Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Pesimistis KPK Periksa Boediono Saat Masih Wapres

Kompas.com - 18/11/2013, 02:24 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono terkait skandal Bank Century diperkirakan bakal menyesuaikan dengan agenda politik 2014. Diperkirakan, Boediono tak akan diperiksa selama masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Saya pesimistis KPK bisa menyeret Boediono selama menjabat wapres," kata anggota Tim Pengawas Century, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (17/11/2013). Nama Boediono terkait dengan skandal tersebut dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dikucurkan ke Bank Century.

Menurut Bambang, KPK sangat berhati-hati dalam kasus ini. Dia memperkirakan, sidang perdana Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, baru akan digelar paling cepat pada Desember 2013. Proses banding, ujar dia, akan memakan waktu dan berlangsung setelah Pemilu Presiden 2014.

"Maka, bisa jadi nanti pemeriksaan Boediono saat sudah tidak lagi menjabat sebagai wapres," kata Bambang. Kasus ini, menurut dia, baru akan terungkap bila Budi Mulya sudah menjalani persidangan, termasuk peran Boediono semestinya terlihat dalam dakwaan Budi Mulya.

"Peraturan Bank Indonesia, bahwa keputusan BI diambil secara kolektif dan kolegial. Jadi, aneh kalau dalam persidangan tidak muncul tanggung jawab dan keterlibatan Dewan Gubernur BI ketika itu," ujarnya. Boediono pernah diperiksa KPK pada 2010, tetapi skandal Bank Century baru pada tahap penyelidikan.

Hingga saat ini, KPK belum berencana memeriksa kembali Boediono. Selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono dinilai mengerti soal pemberian FPJP pada Bank Century.

Dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Budi disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century pada 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi baru ditahan KPK pada Jumat (15/11/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com