Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Bedakan Ruhut sebagai Pelawak atau Wakil Rakyat...

Kompas.com - 15/11/2013, 18:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia  Iwan Nur Iswan mengkritik gaya komunikasi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut Iwan, Ruhut lebih sering tampil sebagai pelawak meski dalam forum-forum resmi yang mengharuskannya tampil sebagai wakil rakyat.

"Wajar kalau Ruhut ditolak sebagai Ketua Komisi III," kata Iwan dalam sebuah diskusi politik di kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/
11/2013).

Iwan menegaskan, sebagai anggota Komisi III DPR,  Ruhut seharusnya sadar akan posisinya yang mewakili rakyat. Ia juga harus pandai menempatkan diri saat hadir di depan publik.

Iwan pun mencontohkan bagaimana seorang pelawak di Amerika Serikat, Al Franken, yang menjadi senator di negara bagian Minnesota. Franken dinilai pandai menempatkan dirinya. Al Franken, kata Iwan, tidak terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sifatnya remeh-temeh.
Meski suka menghibur, tetapi hal itu dilakukannya hanya sesekali.

Hal tersebut dianggap Iwan berbanding jauh dengan Ruhut yang lebih sering melawak pada saat dirinya sedang bertindak sebagai wakil rakyat. "Seharusnya menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius," ujarnya.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras dan ceplas-ceplos. Untuk hal-hal tertentu, bahkan ia berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada Ketua Umum sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, Ruhut duduk sebagai anggota Komisi III DPR.

Sebelum Pieter C Zulkifli ditetapkan sebagai ketua komisi tersebut, Ruhut telah lebih dulu sesumbar bahwa dirinya yang akan menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, keputusan Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III mendapat penolakan keras.

Akhirnya Ruhut mengundurkan diri, dan Pieter didapuk sebagai ketua komisi yang membidangi masalah hukum itu. Perilaku Ruhut ini juga mendapat kritik pedas dari internal Partai Demokrat.

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut Sitompul. Menurut TB Silalahi, sebagai politisi senior Partai Demokrat, Ruhut gagal memberikan contoh yang baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menyarankan  Ruhut agar lebih mampu menguasai emosinya dan introspeksi diri. Ia khawatir lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com