Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Selidiki 16 Transaksi Mencurigakan Milik Pejabat Pajak serta Bea dan Cukai

Kompas.com - 13/11/2013, 19:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Polri menyatakan telah menerima laporan hasil analisis keuangan pejabat Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setidaknya ada 16 laporan mencurigakan yang diserahkan PPATK kepada polisi.

"Sudah kami terima dan saat ini masih diselidiki," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto, di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (13/11/2013).

Namun, Arief menolak membeberkan nama-nama pejabat pajak dan kepabeanan yang dimaksud ketika ditanya oleh wartawan. Menurutnya, ada aturan yang melarangnya untuk membocorkan upaya penyelidikan yang tengah dilakukan penyidik.

"Menurut undang-undang, saya dilarang membocorkan penyelidikan," katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri tengah menyidik sejumlah kasus dugaan suap yang terjadi di Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kasus suap tersebut menyeret pejabat yang terdapat pada dua ditjen tersebut, yakni Heru Sulastyono, Denok Taviperiana, dan Totok Hendrianto.

Heru merupakan Kasubdit Ekspor Impor Ditjen Bea dan Cukai nonaktif yang diduga menerima suap dari Yusran Arif sebesar Rp 11,4 miliar. Suap tersebut diberikan untuk memuluskan upaya Yusran agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Sementara Totok dan Denok merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari Komisaris PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP) bernama Berty. Suap tersebut diberikan terkait penanganan restitusi pajak sebesar Rp 21 miliar yang harus dibayarkan PT SAIPP.

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya sering melaporkan kasus dugaan aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pegawai pajak. Tak hanya aliran dana, tetapi juga transaksi yang diduga pencucian uang.

"Tahun 2011-2012 lalu, PPATK pernah melaporkan sejumlah pegawai pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan dugaan tindak pidana asal suap dan korupsi ke Polri dan Irjen Kemenkeu," kata Agus melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis (24/10/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com