Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibuka, Lowongan Anggota Dewan Etik MK

Kompas.com - 12/11/2013, 22:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panitia seleksi (pansel) Dewan Etik akan melakukan rekrutmen anggota Dewan Etik dengan metode seleksi secara terbuka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pansel perdana yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Seusai rapat, ketua pansel, Laica Marzuki, mengungkapkan, pertemuan perdana ini langsung membahas mengenai metode seleksi anggota Dewan Etik. Dari hasil rapat, ada dua metode perekrutan dewan etik.

"Pertama dengan metode jemput bola, kedua dengan membuka pendaftaran," kata Laica.

Dengan metode jemput bola, panitia akan mencari sosok yang dinilai cocok untuk mengisi Dewan Etik. Nantinya pansel akan menawarkan langsung kepada sosok yang dianggap mumpuni. Metode ini adalah metode yang diusulkan Ketua MK Hamdan Zoelva.

Selain itu, masyarakat juga diimbau dapat mengisi posisi anggota Dewan Etik. Masyarakat juga dikatakan dapat mendaftarkan orang lain yang dianggap cocok. Metode ini diusulkan oleh ketiga anggota pansel.

"Nanti (surat pendaftaran) bisa langsung dikirim ke pansel, dialamatkan ke Gedung MK," lanjut dia.

Anggota Dewan Etik ini, ujar Laica, terdiri dari tiga unsur, yakni seorang mantan hakim konstitusi, seorang akademisi, dan seorang tokoh masyarakat. Mereka harus bersikap jujur, adil, dan tidak memihak. Anggota Dewan Etik juga harus berwawasan luas mengenai etika, moral, dan profesionalitas hakim.

Selain itu, mereka harus memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Anggota Dewan Etik semuda-mudanya berusia 60 tahun. "Mereka akan menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali," pungkas Laica.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com