Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Untuk Apa Jatuhkan Jokowi? Jadi Capres Juga Belum

Kompas.com - 07/11/2013, 15:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat membantah kritik yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah upaya menjatuhkan elektabilitasnya sebagai salah satu nama yang dijagokan menjadi calon presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan, tidak ada keuntungan bagi partainya menjatuhkan nama Jokowi.

"Sama sekali nggak, untuk apa menjatuhkan? Lagi pula, Jokowi kan belum jelas capres juga, pihak PDI-P belum pasti. Saya rasa kami tidak berusaha menjatuhkan Jokowi," ujar Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Menurut Melani, para elite Demokrat yang mengkritik Jokowi hanya menyampaikan pandangannya sebagai warga Jakarta. Dia mengatakan, Partai Demokrat selalu mendukung setiap pemerintahan yang terpilih secara sah dalam jalur demokrasi. Jokowi, kata Melani, tetap didukung Partai Demokrat.

Melani mengingatkan bahwa kritik kepada Jokowi bukan hal yang tabu. "Kalau ada yang bagus ya kita puji, tapi kalau ada yang tidak benar kan harus dikritik," ucap Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belakangan kerap dikritik oleh para elite Demokrat. Kritik antara lain dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyno.

Ruhut mengkritik program Jokowi yang tak jauh berbeda dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. Sementara Nurhayati mengkritik Jokowi dengan banyaknya kasus kebakaran di Ibu Kota.

Lain lagi dengan Ramadhan Pohan yang mengkritik Jokowi soal penyadapan Amerika Serikat di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuding Jokowi turut andil memberikan peluang kepada Amerika untuk menyadap Indonesia karena memberikan izin renovasi Gedung Kedutaan Besar AS yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sinyal alat sadap.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lepas tangan soal kemacetan di Jakarta. Presiden bercerita pernah ditanya oleh kepala negara sahabat di acara ASEAN Summit di Brunei terkait kemacetan di Jakarta.

Saat itu, Presiden mengaku tertusuk ditanya soal kemacetan Jakarta. Ia mengaku bingung harus menjelaskan apa karena persoalan kemacetan menurutnya adalah urusan Jokowi selaku gubernur. Atas berbagai serangan dari elite Demokrat ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melihat para elite Demokrat tengah menjatuhkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com