Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: JK Lebih Baik Urus Cucu Saja...

Kompas.com - 03/11/2013, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyindir wacana pencalonan Jusuf Kalla menjadi presiden. Menurut Ruhut, momentum JK untuk menjadi presiden sudah selesai. Dia pun yakin popularitas JK akan bisa tersalip oleh para peserta konvensi capres dari Partai Demokrat.

"Sudahlah, JK lebih baik urus cucu saja, sekarang sudah bukan zamannya. Kasihlah ke yang baru-baru umur 40-40 tahun yang sudah matang," ujar Ruhut saat dihubungi, Minggu (3/11/2013).

Ruhut mengatakan, jika JK nekat maju dalam Pilpres 2014, kekalahan akan kembali terjadi. Ia menuturkan, sinyal lemahnya dukungan JK sudah terlihat pada Pemilu 2009 lalu. JK yang berduet dengan Wiranto nyatanya gagal melawan SBY-Boediono.

Pria yang juga dikenal dengan sebutan Poltak itu menceritakan, kekalahan JK paling telak terjadi di Aceh, di mana nama JK disebut sebagai pahlawan perdamaian saat konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Sekarang juga demikian JK pasti kalah pamor dengan peserta konvensi dari Demokrat. Siapa bilang konvensi meredup? Kalau tolok ukurnya survei, semua kan pesanan," kata Ruhut.

Dia menjelaskan bahwa kini setiap hari peserta Konvensi Demokrat turun melakukan kampanye. Dengan cara ini, Ruhut yakin elektabilitas para peserta konvensi bisa menyalip kandidat capres yang sudah ada.

"Angkatlah Jokowi dan JK tinggi-tinggi, orang suka lupa akan kehebatan Demokrat. Baguslah dibilang meredup, biar nanti partai kami menang," ujar Ruhut.

Bursa calon presiden di PKB kini semakin sesak dengan kehadiran Jusuf Kalla. Ada 11 pengurus DPW yang tersebar di Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Wakil Presiden RI itu.

Sebelum JK, sudah ada Mahfud MD dan Rhoma Irama yang saling klaim telah mendapat dukungan penuh dari PKB untuk maju sebagai capres. Namun, PKB belum memutuskan pilihan antara ketiga tokoh tersebut. PKB menyatakan akan memilih capres berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan partai itu, yakni melalui rapat musyawarah nasional yang akan dilakukan pada 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com