Presiden: Terserah, Pilkada Langsung atau di DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima apa pun keputusan terkait mekanisme pemilu kepala daerah, apakah tetap dengan pemilu langsung atau melalui mekanisme pemilihan di DPRD. Hanya, Presiden berharap pihak terkait memikirkan dengan baik sebelum mengambil keputusan.

"Terserahlah. Yang penting mau bangsa ini seperti apa. Tapi, bukan trial and error. Pikirkan dalam-dalam mana yang lebih baik untuk bangsa ini," kata Presiden saat bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Presiden mengatakan, pilkada langsung jika dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat untuk demokrasi. Rakyatlah yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin. Namun, untuk menghasilkan pemimpin yang baik, kata dia, rakyat mesti tahu mengapa memilih calon tertentu.

"Tantangannya adalah manakala rakyat sendiri belum siap, belum memahami mengapa yang dipilih si A, bukan B," kata Presiden.

Masalah lain selama pilkada langsung, tambah SBY, terjadi kegaduhan yang luar biasa. Pasangan yang tidak menerima kekalahan lalu melakukan tindakan anarkistis. Selain itu, hampir semua pihak yang kalah membawa sengketa pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu, ketika kini muncul keinginan mengembalikan proses pemilukada ke DPRD, Presiden bertanya, apakah pilihan itu bakal membuat lebih bagus? Pertanyaan lain, bagaimana jika ada politik uang ketika proses pemilihan di DPRD?

"Ini Pak Gamawan Fauzi (Mendagri) terus mengembangkan pikiran beserta pihak lain. Nanti kalau memang pilihannya paling baik untuk pemilihan bupati/wali kota tidak langsung, asalkan dijamin tidak ada money politics dan penyimpangan, boleh juga kita ke situ," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Kementerian Dalam Negeri mendorong agar pemilu kepala daerah dikembalikan ke DPRD ketika membahas UU Pemilukada. Alasannya berbagai macam, seperti tingginya biaya pemilu yang mengakibatkan kepala daerah korupsi.

Adapun pandangan di DPR terbelah, ada yang mendukung sikap pemerintah, ada pula yang ingin tetap pemilukada langsung. UU tersebut ditargetkan akan rampung tahun ini.