Lagi, Presiden Kritik Pers Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers menjalankan dua fungsinya secara seimbang. Presiden berpendapat, pers sudah menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik. Namun, tidak dengan fungsi pendidikan.

Hal itu dikatakan Presiden ketika bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Presiden mengatakan, pascareformasi, ia melihat peran media sangat besar terhadap fungsi kontrol. Pers telah mengontrol pemerintah dengan baik. Presiden menganggap kontrol pers diperlukan dalam kehidupan demokrasi, khususnya menyelamatkan negara.

Namun, Presiden melihat peran pers kurang memberikan pendidikan ke masyarakat. Pendidikan yang dimaksud Presiden dalam arti luas, misalnya pendidikan demokrasi, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan lainnya.

"Memang (fungsi pendidikan) kurang menarik dibanding mengontrol, mengkritisi. Padahal, dua-duanya diperlukan," kata Presiden.

Secara spesifik, Presiden menyoroti peran media televisi dan media sosial. Pasalnya, berdasarkan riset, televisi paling efektif mengubah pola pikiran masyarakat. Begitu pula media sosial.

"Kalau kita paham, pikiran rakyat kita banyak diubah dan dipengaruhi oleh TV, media sosial. Maka, saya titipkan kepada pers Indonesia, bukan untuk kepentingan saya karena sudah mau selesai, tapi untuk kebaikan demokrasi di masa depan, jalankan kedua fungsi itu secara seimbang," kata Presiden.

"(Dengan keseimbangan) kehidupan di negeri kita ini memiliki keteraturan, konstitusionalitas, dan rule of law. Kebebasan tanpa rule of law akan membahayakan demokrasi," pungkas Presiden.

Seperti diberitakan, belakangan ini Presiden sudah beberapa kali mengkritik pers. Ketika silaturahim dengan Pengurus Pusat PWI, Kepala Negara merasa dirinya salah seorang korban pers. Ia mengkritik berita yang muncul dengan sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita berbau fitnah, dan lainnya.

Terakhir, SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengkritik sebagian media yang tidak memberi ruang kepada Demokrat dan terus menyerang partainya. Bahkan, SBY menyebut ada televisi yang terus-menerus menelanjangi Demokrat.