KPU Bawaslu dan Parpol Koreksi Daftar Pemilih

"KPU pada Kamis, 31 Oktober akan menyerahkan DPT by name by address seluruh Indonesia kepada pimpinan pusat partai dan Bawaslu untuk dicermati dan dianalisa. Tujuannya agar partai dan Bawaslu aktif memberikan masukan perbaikan data pemilih yang lebih spesifik," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sebaiknya masukan atas DPT tidak disampaikan hanya berdasarkan asumsi dan analisis angka yang tidak nyata. Dikatakan Husni, ia juga meminta agar pengurus pusat parpol mendorong pengurusnya di daerah untuk memberi masukan kepada KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait penyempurnaan data pemilih.

"Masukan yang diharapkan berupa data pemilih yang belum terdaftar di DPT, dan belum lengkap secara administratif, khususnya untuk jenis kelamin, status perkawinan, dan atau tanggal lahir nihil serta data pemilh di bawah umur yang belum menikah," kata Husni.

Sebelumnya, KPU menemukan sekitar 14,17 juta data pemilih yang tidak dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK) dari hasil pembersihan DPT. Atas sekitar 7 juta data dari angka itu, KPU sudah dapat menemukan data yang sepadan dengannya untuk mendapatkan NIK.

"Ada 14,17 juta data, dari 186 juta DPT, yang tidak memiliki NIK. Kami sudah menemukan 7 juta di antaranya yang disimpulkan sebagai data bersih," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

KPU dan Kemendagri telah bersepakat kembali berkoordinasi untuk menyisir ulang data pemilih dan data kependudukan untuk mendapatkan DPT yang akurat. Sinkronisasi DP4 dan DPT di 33 provinsi tersebut dilakukan secara sistemik melalui penggabungan masing-masing sistem informasi milik KPU dan Kemendagri.