Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Jika Benar, Tindakan Wakil Ketua Ombudsman Disayangkan

Kompas.com - 30/10/2013, 14:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyayangkan jika Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus benar menampar seorang wanita yang bertugas di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Menurutnya, tak ada alasan yang mampu membenarkan tindak kekerasan apapun alasannya.

"Kalau (penamparan) ini betul saya menyayangkan. Karena meskipun maksudnya baik, tapi kalau sudah berujung pada fisik pasti akan menimbulkan arus balik yang tidak simpatik," kata Priyo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Namun begitu, Priyo mengaku belum menerima informasi pasti mengenai kabar penamparan tersebut. Ia menduga, Azlaini marah dan menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi lambannya layanan di bandara itu.

Lebih jauh, Priyo menyampaikan masalah ini merupakan salah satu risiko menjadi seorang pejabat publik. Ia berharap kabar mengenai penamparan yang dilakukan Azlaii dapat segera diklarifikasi dan terungkap fakta sebenarnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013).

"Yang jadi soal tidak harus berujung pada penamparan dan seterusnya. Tapi semua tergantung pada hasil investigasi Ombudsman, kita tunggu saja apa yang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, melalui pernyataan tertulis, Azlaini membantah melakukan penamparan terhadap staf penerbangan Garuda Indonesia. Dia merasa hanya berurusan dengan petugas Gapura Angkasa di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. 

Azlaini mengetahui dirinya dilaporkan ke Polsek Bukit Raya oleh seorang perempuan dari staf penerbangan Garuda dari beberapa media. Ia mengaku hanya memarahi beberapa petugas Gapura Angkasa karena kecewa dengan pelayanan ketika ingin menaiki pesawat Garuda dari Pekanbaru menuju Medan.

Peristiwa itu terjadi ketika ia dan penumpang pesawat lainnya diminta segera naik ke pesawat. Namun, saat itu ternyata penumpang diminta menunggu di luar Gate I karena bus belum tiba. Kemudian, setelah menaiki bus, dia harus menunggu lagi sekitar 20 menit. Azlaini kembali menanyakan petugas mengapa harus lama menunggu. Setelah itu, dia pun tak bisa menahan amarah.

"Karena mereka tidak bisa menjawab saya langsung marah dan membentak salah seorang petugas yang kebetulan perempuan," ujarnya.

Menurut Azlaini, perempuan itu kemudian menangis dan pergi. Ombudsman RI membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Azlaini. Majelis Kehormatan Ombudsman terdiri dari pihak internal yaitu Petrus B Peduli dan Hendra Nurtjahjo.

Sementara itu, pihak eksternal yang merupakan akademisi atau tokoh masyarakat yaitu Masdar F Mas'udi, Harkristuti Harkrisnowo, dan Zainal Arifin Mochtar. Mereka akan mulai bekerja per tanggal 1 November 2013. Ombudsman akan menghormati langkah penegakan hukum terhadap Azlaini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com