Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura: SBY Tak Perlu Mengeluh Tak Punya Media

Kompas.com - 26/10/2013, 20:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tidak perlu mengeluh lantaran partai yang dipimpinnya kerap ditulis miring oleh media massa. Pasalnya, selama ini media massa selalu memberitakan sebuah peristiwa sesuai dengan fakta yang ada.

"Seharusnya SBY tidak perlu mengeluh seperti itu. Ketika wartawan memberitakan sesuatu, itu berdasarkan fakta yang ada. Artinya rakyat juga kecewa sama SBY," kata politisi Partai Hanura Arya Sinulingga, usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013), SBY mengeluh Partai Demokrat kerap diberitakan sebagai partai korup. Ia pun menilai ada media yang secara konsisten menyerang Partai Demokrat.

Arya menyesalkan sikap SBY yang selalu merasa menjadi pihak yang terpojokkan. Terlebih saat kini sejumlah media massa baik cetak maupun televisi kerap memberitakan kebobrokan birokrasi yang berada di bawah kepemimpinan SBY.

"Dulu ketika SBY menjadi media darling saat 2004, 2009, kenapa tidak mengeluh? Kenapa sekarang harus mengeluh?" katanya. "Yang dikorupsi itu kan APBN dan APBD. Yang pegang APBN itu siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Partai Demokrat," tegasnya.

Sebelumnya, SBY mengklaim jika partainya terus mendukung penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Tidak seperti kader parpol lain yang malah menuding adanya pesanan politik, konspirasi, dan menyalahkan penegak hukum ketika terjerat kasus.

"Justru cara seperti ini yang sungguh ingin menegakkan hukum malah partai kita dianggap partai korup. Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, bantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa. Sebagian (media itu) ada di depan saya," kata SBY.

Untuk diketahui, para wartawan TV mengambil gambar tepat di hadapan SBY. Entah televisi mana saja yang dimaksud Presiden.

Presiden lalu membandingkan Demokrat dengan parpol lain yang pemimpinnya memiliki media massa.

"Memang kita, saya tidak punya televisi, tidak punya koran, media online. Partai kita juga tidak punya uang melimpah triliunan rupiah untuk kuasai siaran dan iklan di TV dan media lain," kata Presiden.

Sebagian televisi nasional saat ini memang dimiliki para politisi. Seperti TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sementara Partai Hanura didukung Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik RCTI, MNC TV, dan Global TV. Harry adalah calon wakil Presiden dari Partai Hanura yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com