Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangkan Nama Jokowi, Metode Survei "Clear" tetapi Motif Dipertanyakan

Kompas.com - 25/10/2013, 06:07 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya "hilang" dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.

"Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang)," komentar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, Jumat (25/10/2013). Menurut dia, pada kondisi saat ini, layak diduga ada motif tertentu bila sampai nama Jokowi tak masuk bursa kandidat yang layak diperhitungkan.

Meski demikian, Bambang menegaskan PDI Perjuangan tak akan terprovokasi oleh survei yang mana pun, baik yang melambungkan nama Jokowi maupun yang menghapusnya dari daftar kandidat. "Jadi, kalaupun ada provokasi dari survei, silakan saja," kata dia.

Mungkin saja, ujar Bambang, di antara semua survei yang hasilnya dirilis sampai saat ini, terselip upaya membangun persepsi untuk kepentingan tertentu. Barangkali, ujar dia, bagi kelompok atau kepentingan tertentu, persepsi dinilai lebih penting daripada realita.

Capres wacana

Pada Minggu (20/10/2013), peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi bukan jaminan ia akan diusung menjadi calon presiden pada 2014. Berdasarkan survei terbaru LSI, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka.

Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres karena mantan Wali Kota Solo itu bukan termasuk pimpinan di struktural PDI Perjuangan. Dari pengalaman pada Pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung mengusung ketua umum atau pengurus struktural sebagai capresnya.

"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya tergantung pada kebaikan orang (Megawati) atau koalisi partai lain di luar PDI-P," kata Adjie.

Sebagai alternatifnya, kata dia, Jokowi berpeluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.

Survei LSI ini dilakukan pada 12 September-5 Oktober 2013. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1.200 responden. Proses wawancara menggunakan kuesioner dan tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Sumber dana yang dikeluarkan untuk membiayai survei berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com