Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2013, 16:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rilis survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dianggap bermuatan politis. Direktur Political Communication Institute Heri Budianto menilai, LSI tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. 

"Capres wacana versi LSI itu sangat lucu," kata Heri, saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik, di Jakarta, Selasa ( 22/10/2013 ).

Hal itu dikatakan Heri menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

KOMPAS.com Erick Thohir dan Jokowi

Menurutnya, Jokowi "disingkirkan" karena dianggap sangingan terberat dan dipersepsikan hanya sebatas capres wacana. Alasannya, karena Jokowi tidak masuk dalam kepengurusan PDI Perjuangan.

Adapun Prabowo, kata Heri, disingkirkan dengan memakai alasan elektabilitas Partai Gerindra tidak cukup mengusung capres. Menurut LSI, lembaganya melakukan survei dengan hasil elektabilitas Gerindra hanya berada di urutan ke empat dengan angka 6,6 persen.

"Alasan itu sah-sah saja. Tapi jadi aneh, dia (LSI) beda sendiri (dibanding lembaga survei lain). LSI juga mengabaikan koalisi partai. Yang diperhitungkan hanya yang tiga besar," kata Heri.

Selain itu, lembaga survei itu dinilai tengah berupaya memecah internal PDI Perjuangan. Selama ini, kata dia, berbagai lembaga survei menempatkan Jokowi di urutan teratas. Namun, LSI justru mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat capres PDI-P.

"Dengan adanya survei itu, konsentrasi PDI-P bisa terpecah (menyikapi pilpres). Ini sangat membahayakan bagi partai," kata Heri.

Heri menambahkan, mungkin tidak akan menimbulkan polemik jika hasil survei itu dirilis oleh lembaga survei baru. Namun, kata dia, menjadi masalah ketika LSI yang merilis dengan rekam jejaknya selama ini.

"Hukumannya apa, ya sanksi sosial," katanya.

Capres wacana

Sebelumnya, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden tidak otomatis membuatnya akan diusung sebagai capres pada Pemilihan Presiden 2014. Menurutnya, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka.

Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres karena ia bukan pengurus di struktural PDI Perjuangan. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung mengusung ketua umum, atau pengurus struktural sebagai capresnya.

"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya bergantung pada kebaikan orang atau koalisi partai lain di luar PDI-P," kata Adjie, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Sebagai alternatifnya, menurut dia, Jokowi memiliki peluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com