KPU Janji Tak Catut Anggaran Logistik

"Ada aturan bagaimana menentukan harga perkiraan sendiri, tiap daerah pasti sudah punya standar biaya. Kalau barang di setiap daerah maksimal berapa, harga bisa lebih kecil daripada itu, sudah banyak ketentuan yang membuat mereka (KPU di daerah) mematuhi acara pengadaan barang dan jasa. Tidak mungkin mereka semaunya sendiri," ujar Arief di kantor KPU, Rabu (16/10/2013).

Selain itu, kata dia, dalam pengadaan logistik, KPU membuat pagu anggaran maksimum. Dengan pagu tersebut, maka panitia lelang di daerah tidak mungkin menulis harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan.

"Di daerah harga bisa beda-beda, nantinya kita akan membuat semacam indeks yang akan menentukan perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain," ujarnya.

Dikatakannya, sebelum produksi logistik dilakukan, KPU akan melakukan pengecekan dan persetujuan terkait harga dan teknis penetpan lelang. Menurutnya, persetujuan pengadaan barang tidak hanya dilakukan KPU di tingkat pusat, namun bisa juga oleh KPU daerah.

"Ini untuk memastikan semua tahapan dilakaukan dengan baik dan produksi serta distribusi lancar," ucap mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Sebelumnya, ia mengatakan, anggaran logistik untuk pemilihan umum 2014 adalah 20,53 persen dari total anggaran KPU yaitu Rp 3,24 triliun. Anggaran tersebut, kata Arief, selain digunakan untuk pembelian barang, juga dialokasikan untuk pengelolaan data dan pengadaan dan lelang barang.