Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa untuk Anas, Choel Ditanya soal Kongres Demokrat

Kompas.com - 16/10/2013, 15:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng mengaku diajukan pertanyaan seputar Kongres Partai Demokrat pada 2010 selama diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kurang lebih empat jam, Rabu (16/10/2013). Choel diperiksa sebagai saksi bagi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang.

Menurut Choel, penyidik KPK menanyakan kepadanya seputar kejadian selama kongres pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ini mengaku tidak diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke kongres.

"Tidak (ditanya) aliran dananya karena saya tidak tahu itu, tapi soal bagaimana kejadian di kongres, latar belakangnya, acaranya, dan sebagainya," ujar Choel.

Ketika kongres berlangsung, Choel menjadi anggota tim pemenangan Andi yang bersaing dengan Anas dan Marzuki Alie untuk memperebutkan kursi ketua umum Partai Demokrat. Selebihnya, mengenai perolehan suara Andi dan Anas dalam kongres tersebut, Choel mengaku tidak tahu persis karena proses pemungutan suara berlangsung tertutup.

Choel juga mengaku tidak tahu mengenai dugaan hadiah yang diberikan kepada Anas, termasuk dugaan aliran dana untuk pemenangan Anas dalam kongres. "Tidak, saya tidak ditanyakan apakah dia menerima uang berapa besar, dari siapa, dan sebagainya, tidak ada seperti itu," kata Choel.

KPK memeriksa Choel sebagai saksi karena dianggap tahu seputar dugaan gratifikasi yang diterima Anas. Diduga, Anas tidak hanya menerima hadiah dalam bentuk mobil terkait Hambalang. KPK menelusuri aliran dana pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010.

Terkait kasus Hambalang, KPK sebelumnya sudah memeriksa Choel. Namun, dalam pemeriksaan sebelumnya, Choel dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Andi, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Muhammad Noor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com