Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Klan Politik Tidak Masalah, yang Penting Tidak Korupsi

Kompas.com - 07/10/2013, 14:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah termasuk berkuasa dan menduduki sejumlah jabatan di Provinsi Banten. Mengenai hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bentuk klan dalam suatu perpolitikan bukanlah suatu masalah. Yang terpenting, kata dia, bersih dari tindak korupsi.

"Saya kira klan politik enggak masalah. Yang penting enggak korupsi saja, sih," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (7/10/2013).

Basuki mengatakan, inti permasalahan korupsi di Indonesia bukan bagaimana harus mengubah sistem klan, melainkan bagaimana pejabat yang menduduk jabatan publik mesti melalui proses pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat yang bersangkutan.

"Intinya itu, kita tidak berani terapkan pembuktian terbalik harta pejabat sebetulnya," ujar Basuki.

Pembuktian terbalik itu, menurutnya, bisa dilakukan pada proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seorang pejabat. Dengan demikian, nantinya, lanjut Basuki, siapa pun yang menjadi pejabat mesti diperiksa mengenai harta kekayaan yang dimiliki.

"Jadi, siapa pun yang menjadi pejabat harus diperiksa hartanya dari mana, dari pajak dia bayar, biaya hidupnya, sama hartanya sesuai atau tidak," ujar Basuki.

Hanya, kata Basuki, penerapan pembuktian harta terbalik dalam LHKPN itu pemeriksaannya tidak dilakukan secara mendalam. "Kami kan kalau sudah jadi pejabat cuma ditanya benar enggak sih kamu punya rumah sekian, sertifikatnya, mobil sekian. Tapi, enggak ditanya dari mana kamu dapat. Itu masalah, jadi sumber masalah di situ," ujar Basuki.

Terkait dengan persoalan korupsi sendiri, Indonesia, menurutnya, juga telah mengambil bagian pada pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 melalui undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Basuki berpendapat, dengan penerapan pembuktian harta terbalik tersebut, asal-usul kekayaan seorang pejabat negara menjadi jelas dan tidak ada unsur korupsinya.

"Persoalannya, bagaimana yang korup tidak bisa jadi pejabat. Nah yang korup supaya tidak bisa jadi pejabat cara kontrolnya pembuktian terbalik. Jadi, dijadikan syarat. Jadi, siapa mau jadi pejabat syaratnya itu," ujarnya.

Seperti diketahui, lingkaran kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten diduduki sejumlah kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan putri dari Chasan Sochib, penguasa dari Banten yang kini memimpin wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com