Amankan Data Pemilu Tugas KPU, Bukan Lemsaneg

"Militer sebagai salah satu organ negara tidak boleh melakukan infiltrasi dalam kegiatan apa pun. Masa militer mengamankan data pemilu? Pengamanan data Pemilu adalah tugas pokok KPU yang sudah diberikan mandat," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Marwan menyatakan khawatir pelibatan Lemsaneg dalam kegiatan pemilu justru berpotensi mengakibatkan bocornya data kepada kelompok berkuasa. Ia menduga, bisa saja Lemsaneg tidak bersikap netral dalam proses pengamanan data pemilu tersebut.

"Namun karena ini sudah disepakati, Ketua KPU harus menjelaskannya kepada publik. Rasanya MoU ini tidak terlalu mengikat, bisa ditinjau lagi," kata Marwan.

KPU gandeng Lemsaneg

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

"Jadi, nanti semua perolehan hasil pemungutan suara dari TPS (tempat pemungutan suara) itu kami kirim melalui jalur yang paling aman. Tidak akan disadap, diretas, dimanipulasi, dan diubah-ubah," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia menyatakan, hasil perolehan suara merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan suara. Penjagaan oleh pihaknya, ujar Djoko, untuk menjamin rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sama.

"Jadi, hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga," katanya.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menyatakan, masyarakat tetap dapat mengakses data tersebut dan memastikan hasilnya tidak berubah.

“Lemsaneg hanya memastikan pihak luar tidak bisa mengacak-acak data, bukan malah membuat data tidak bisa diakses masyarakat. Data pemilu tetap akan dibuka ke semua pihak. Sebab, ini data publik,” ujar Hadar, Jumat (27/9/2013).