Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integritas Dirjen Pemasyarakatan Tak Boleh Terbeli

Kompas.com - 27/09/2013, 13:52 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana berharap Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang baru nantinya memiliki integritas yang tak dapat terbeli. Hal itu menjadi salah penilaian dalam menyeleksi 10 calon dirjenpas.

"Kriteria calon dirjenpas, orang yang integritasnya tidak boleh terbeli satu titik pun," kata Denny di Kantor Kemenhuk dan HAM, Jumat (27/9/2013).

Denny mencontohkan integritas dapat terganggu dari hal kecil sekalipun seperti bersedia ditraktir makan oleh atasan dan menggunakan mobil dinas untuk acara pribadi. Kriteria berikutnya menurut Denny, harus memahami segala persoalan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Menurut Denny, 10 calon dirjenpas memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat ini pihaknya mencari sosok yang sangat mendekati kriteria tersebut.

"Kalau terbeli repot. Mungkin enggak ada yang seperti malaikat," katanya.

Saat ini, 10 kandidat tengah berada pada tahap wawancara. Seusai tahap ini, panitia seleksi akan mengirimkan tiga nama pada Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin untuk kemudian diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut 10 kandidat dirjenpas:
1. Adrianus E. Meliala (Anggota Kompolnas dan Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia)
2. F. Haru Tamtomo (Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan)
3. Gunarso (Inspektur Wilayah I Kemenkumham)
4. Handoyo Sudradjat (Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK)
5. I Wayan Sukerta (Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara)
6. Ma’mun (Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan)
7. Mohammad Ghazalie (Staf Ahli Bidang Hukum Dewan Ketahanan Nasional)
8. Rusdianto (Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)
9.  Yon Suharyono (Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu)
10. Y. Ambeg Paramarta (Kepala BPSDM Kemenkumham)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com