Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Presiden, Jangan Lihat SARA!

Kompas.com - 26/09/2013, 17:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rakyat dan partai politik diharapkan tidak lagi melihat suku, agama, ras, ataupun antargolongan (SARA) dalam memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya. Pengusungan capres dan cawapres mesti berdasarkan kualitas, bukan latar belakang SARA.

"Mengapa presiden harus orang Jawa? Mengapa harus Islam?" kata Direktur RSUD Abepura Aloysius Giyai saat acara peluncuran buku Orang-Orang Hebat karya Emanuel Dapa Loka di Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Aloysius mengatakan, memang tidak pernah ada aturan tertulis mengenai hal itu. Namun, kata dia, kenyataannya dalam pemilu selama ini seperti itu. Untuk itu, ia berharap agar masalah dikotomi tersebut harus dibicarakan.

Aloysius mengaku mengikuti isu yang berkembang di Jakarta soal wacana majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilpres 2014. Jika terjadi, kemudian muncul pertentangan lantaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bisa saja naik menjadi gubernur.

Untuk itu, Aloysius berharap agar rakyat terus diajarkan kebersamaan dari semua aspek. Meski parpol yang menentukan capres-cawapres, kata dia, parpol bakal mengikuti desakan publik.

"Semua anak bangsa bisa menjadi presiden. Tidak banyak orang mau membicarakan masalah ini. Tapi karena saya berpihak kepada yang kecil, maka suka atau tidak suka saya sering bicarakan ini," pungkas pria yang kisah hidupnya diulas dalam buku Orang-Orang Hebat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com