Badan Kehormatan DPR Akan Panggil Komisioner KY Imam Anshori

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Pemanggilan ini terkait pernyataan Imam yang mengaku pernah didekati anggota DPR dan dijanjikan sejumlah uang jika meloloskan calon hakim agung tertentu. Imam akan dipanggil pada Rabu (25/9/2013) mendatang.

“Kami akan undang Pak Imam Anshori untuk klarifikasi bahwa ada oknum anggota DPR yang coba pengaruhi KY dalam rangka meloloskan seseorang. Jadi, kami bisa mengetahui sejauh mana kabarnya dan orangnya,” ujar Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan, di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/20130).

Trimedya mengatakan, BK telah mengirimkan surat dan Imam telah menyatakan kesiapannya memberikan keterangan kepada BK. Ia berharap, pemanggilan ini bisa membuka pokok persoalan tentang adanya dugaan praktik suap dalam seleksi calon hakim agung di DPR.

“Kami tidak ingin kabar ini hanya menjadi fitnah,” ucap Trimedya.

Dari keterangan Imam, BK membuka peluang memanggil oknum anggota DPR yang mendekati Imam dan menjanjikan sejumlah uang. Oleh karena itu, kata Trimedya, Imam diharapkan mau menyebut identitas oknum anggota DPR tersebut.

“Kalau arahnya ke sana, akan kami panggil. Pak Imam ini sebagai pintu masuk untuk mengetahui keterlibatan anggota DPR,” imbuhnya.

Percobaan suap

Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.