Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Politisi Jarang Mikir Negara

Kompas.com - 21/09/2013, 13:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie berpendapat, sebaiknya DPR tidak lagi melakukan seleksi pimpinan lembaga negara seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, hakim agung, dan lembaga negara lainnya. Menurut dia, partai politik melalui fraksinya di parlemen berkepentingan dalam setiap pemilihan.

"Kalau komisi negara dipilih oleh DPR, independensi diragukan. DPR lembaga politik. Politisi itu pasti ada interest apakah pribadi, apakah partai. Jarang sekali berpikir negara. Sikap negarawan masih dipertanyakan," kata Marzuki, saat diskusi "Transaksionalisasi di DPR", di Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

Ia mencontohkan, seperti ketika memilih calon hakim agung. Marzuki menilai, tidak mungkin Komisi III DPR mampu melihat integritas calon hanya dalam hitungan jam. Tidak seluruh anggota Komisi III juga serius menguji. Ada anggota yang datang, lalu pergi.

Selain itu, menurut Marzuki, tidak semua anggota komisi mempunyai kemampuan untuk menilai calon. Pasalnya, banyak anggota yang dipindah oleh fraksi menjelang proses seleksi. Ia mengaku curiga pemindahan itu hanya untuk mengawal calon tertentu.

"Itu pesanan fraksi-fraksi saja. Tidak ada pertimbangan demi kepentingan negara. Saya enggak yakin (demi negara) karena semua pesanan fraksi," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Peserta Konvensi Capres Demokrat itu menambahkan, "Makanya, apakah perlu DPR melakukan fit and proper test? Ini pasti ada deal, apakah deal balas jasa, komitmen, atau apa. Omong kosong kalau tidak ada deal. Saya jujur ini, sampaikan apa adanya. Saya enggak pernah menutupi kesalahan. Kita harus jujur bicara supaya ada solusi," papar Marzuki.

Seperti diberitakan, seleksi hakim agung yang tengah berlangsung di Komisi III DPR diindikasikan ada upaya suap dari calon hakim kepada anggota Dewan. Belakangan, Komisi Yudisial juga mengaku ada upaya penyuapan dari anggota Komisi III agar meloloskan calon tertentu dalam seleksi hakim agung sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com