Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Ada Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan UN 2013

Kompas.com - 19/09/2013, 15:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya kerugian negara dan potensi kerugian dalam pengelolaan keuangan negara selama penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2012 dan 2013.

Anggota BPK Rizal Djalil mengungkapkan, proses lelang pengadaan bahan UN tahun 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 8,15 miliar. Adapun untuk lelang 2013, potensi kerugian negara mencapai Rp 6,3 miliar.

Hasil audit dalam penyelengaraan UN tahun 2012 dan 2013, tambah Rizal, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2,66 miliar. Modusnya, yakni pemotongan belanja, kegiatan fiktif, dan pengelembungan harga.

"Penyimpangan di proses lelang yaitu dalam memilih rekanan, tidak menghasilkan angka yang paling menguntungkan negara (kemahalan). Dari sisi kompetensi (perusahaan) juga tidak layak," kata Rizal saat jumpa pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Sedianya, jumpa pers tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dan Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto. Namun, keduanya tidak bisa hadir.

Rizal menambahkan, pihaknya akan menyerahkan hasil audit itu kepada Kemendikbud untuk ditindaklanjuti dalam 60 hari. Jika penegak hukum meminta hasil audit untuk penyelidikan, pihaknya siap menyerahkan. Kami berharap bisa ditindaklanjuti, pungkasnya.

Seperti diberitakan, BPK berinisiatif melakukan audit anggaran penyelenggaraan UN setelah penyelenggaraan UN tahun 2013 kacau. Saat itu, terjadi kekisruhan setelah pelaksaan UN di 11 provinsi terlambat akibat belum siapnya bahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com