Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Mengaku Kewalahan ....

Kompas.com - 19/09/2013, 07:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum optimistis organisasinya bakal berkembang, meski ada pelarangan bagi kader Partai Demokrat untuk bergabung dengan PPI. Anas mengaku sudah banyak orang yang ingin bergabung dengan PPI di seluruh Indonesia.

"Alhamdullilah, yang ingin masuk PPI banyak banget di seluruh Indonesia. Sekarang malah sedang kewalahan merespons kawan-kawan di daerah," kata Anas ketika dihubungi, Kamis (19/9/2013 ). Dia pun mengaku tak menargetkan para kader Partai Demokrat bergabung ke PPI.

"Tetapi kalau (kader Demokrat) mau masuk, yah welcome. Sama dengan yang lain," ucap Anas. Dia pun menilai ganjil pelarangan kader Demokrat untuk bergabung ke PPI. Fakta yang terjadi selama ini, kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, banyak kader partai itu yang aktif di berbagai ormas lain tetapi tak dipermasalahkan.

Ormas, ujar Anas, seharusnya justru menjadi salah satu basis pendukung sekaligus tempat penempaan kader. "Kok dengan PPI sikapnya seperti ada bahaya laten. Sukar untuk tidak disebut khawatir dan galau. Bahkan sampai pada level paranoid. Suara petasan pun dianggap sebagai ancaman bom," kata Anas.

Seperti diberitakan, Ormas PPI dideklarasikan di kediamanan Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu ( 15/9/2013 ). Ormas itu diisi oleh para mantan pengurus Partai Demokrat yang dikenal loyal terhadap Anas.

Mereka di antaranya adalah mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Demokrat Ma'mun Murod, mantan Ketua DPC Cilacap Tri Dianto, dan mantan Ketua DPP Demokrat Gede Pasek Suardika. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Saan Mustopa juga hadir dalam deklarasi.

Belakangan, DPP Demokrat bereaksi. Saan dicopot sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR dan Pasek dicopot sebagai Ketua Komisi III DPR. Ketua DPP Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik alasan pencopotan keduanya antara lain adalah keterlibatan di PPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com