Tiga Tokoh Memperebutkan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga tokoh diduga sedang memperebutkan Partai Golkar untuk digunakan sebagai kendaraan dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Akibatnya, partai itu diselimuti intrik yang dapat meledak di Rapat Pimpinan Nasional IV yang digelar tahun ini.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Zainal Bintang, Selasa (17/9/2013), di Jakarta, menuturkan, tiga tokoh yang sedang memperebutkan Partai Golkar tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Mereka mengincar kursi calon wakil presiden (cawapres) karena sadar sulit bagi orang luar Jawa untuk menjadi calon presiden (capres). Mereka bertiga dari luar Jawa," kata Zainal.

Menurut Zainal, Akbar ingin menjadi cawapres karena sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar belum pernah mendapat jabatan tersebut. Padahal, Akbar telah berjuang memimpin Golkar pada awal era reformasi. Sementara Kalla diminta oleh pendukungnya untuk kembali maju dengan alasan telah berpengalaman.

Meski telah dideklarasikan sebagai capres dari Partai Golkar dan menjabat ketua umum partai itu, menurut Zainal, posisi Aburizal belum sepenuhnya aman. Sebab, Aburizal kurang berakar di Golkar karena bukan kader Tri Karya yang terdiri dari Soksi, Kosgoro, dan MKGR. Sejumlah isu juga menerpa kinerja bisnis Bakrie Group.

Sementara itu, Akbar mengisyaratkan perlunya mengevaluasinya pencapresan Aburizal dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang akan digelar bulan Oktober atau November 2013. Belum meningkatnya elektabilitas Aburizal menjadi pertimbangan utama.

"Politik bisa berubah-ubah walaupun tidak direncanakan sama sekali. Pencapresan Aburizal bukan harga mati. Patokannya pada elektabilitas," kata Akbar.

Sejumlah survei menunjukkan, elektabilitas Aburizal sebagai capres rata-rata berada di bawah 10 persen. Elektabilitasnya di bawah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang adalah kader PDI-P atau capres Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto.

Akbar mengaku sering berkomunikasi dengan kader Golkar di daerah terkait peluang Aburizal di Pilpres 2014 dengan becermin pada hasil survei. Banyak kader Golkar yang mengkhawatirkan elektabilitas Aburizal.

Belum meningkatnya elektabilitas Aburizal secara signifikan, kata Akbar, tidak terlepas dari masalah lumpur Lapindo yang penyelesaiannya belum sepenuhnya tuntas.

Sukardi Rinakit, pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, mengatakan, sangat terbuka kemungkinan pencapresan Aburizal dievaluasi. Namun, hal tersebut tidak berujung pada gagalnya Aburizal sebagai capres Golkar. "Secara kultural, politik kita masih kental dengan kekuasaan formal. Siapa yang memegang jabatan formal bisa merangkul seluruh perangkat infrastruktur partai," kata Sukardi.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyesalkan pernyataan Akbar tentang perlunya evaluasi pencapresan Aburizal.

"Apa yang disampaikan Pak Akbar hanya untuk mencari perhatian. Dalam satu atau dua pertemuan, masalah ini akan selesai," kata Bambang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga menyesalkan munculnya wacana untuk mengevaluasi pencapresan Aburizal. Apalagi, wacana tersebut muncul dari Akbar yang adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Seharusnya, kata Idrus, Akbar taat pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Tugas Akbar adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada partai dan bukan melempar wacana evaluasi pencapresan Aburizal yang disampaikan di luar partai.

Idrus menegaskan, pencalonan Aburizal sudah final dan tidak akan dibahas dalam rapimnas mendatang. Rapimnas hanya akan mengevaluasi kerja-kerja politik yang dilakukan pengurus dan kader Partai Golkar dalam pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Jadi, kami akan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan untuk memenangkan Golkar di pemilu legislatif dan Aburizal di pemilu presiden," kata Idrus.

Rapimnas juga akan membahas cawapres yang akan mendampingi Aburizal pada Pemilu 2014. Peserta rapimnas dipersilakan mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi cawapres.

"Dari Jawa Timur, ada yang mengusulkan Gubernur Soekarwo. Ada juga yang mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat) Pramono Edhie Wibowo," kata Idrus. (NTA/K01/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.