Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Century Belum Tentu Tuntas Tahun Ini

Kompas.com - 17/09/2013, 19:33 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik belum tentu dapat dituntaskan KPK pada tahun 2013. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, kasus ini bisa saja berkembang sehingga belum tentu tuntas tahun ini.

"Kalau soal tuntas, kita enggak tahu, karena bisa berkembang," kata Johan di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Kendati demikian, Johan kembali mengatakan bahwa KPK optimistis dapat melimpahkan perkara dugaan korupsi Bank Century dengan tersangka Budi Mulya ke pengadilan sebelum 2014. "Kalau pertanyaannya dibawa ke pengadilan, 2013, kita optimistis kasus ini naik ke pengadilan. Ini seperti yang disampaikan pimpinan KPK sebelumnya," tambah Johan.

Sejauh ini KPK baru menetapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia nonaktif Budi Mulya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal bersifat sistemik. Budi disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century tahun 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Diduga, ada kesengajaan untuk mengubah syarat rasio kecukupan modal atau CAR (capital adequacy ratio) penerima FPJP dari minimal 8 persen menjadi CAR positif sehingga CAR Century yang ketika itu hanya 2,35 persen bisa mendapat pinjaman Rp 502,07 miliar.

KPK meyakini kalau Budi tidak sendirian. Menurut Johan, keterlibatan pihak lain dalam kasus Century ini bisa saja terungkap melalui persidangan perkara Budi Mulya nantinya. "Di pengadilan nanti kan akan berproses," kata Johan.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Budi sebagai tersangka, apalagi menahan yang bersangkutan. Johan mengungkapkan, KPK kini masih fokus memeriksa para saksi. Belakangan ini intensif memeriksa Direktur Utama PT Century Mega Investido, Robert Tantular. Lima kali sudah KPK memeriksa Robert untuk menggali ihwal pemberian FPJP dan penetapan status Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada Selasa ini, KPK memeriksa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa, Fuad mengaku diajukan pertanyaan seputar rapat KSSK pada 24 November 2008. Fuad mengakui bahwa Wakil Presiden Boediono terlibat dalam rapat yang membahas upaya penyelamatan terhadap Bank Century itu. Boediono ketika itu menjabat Gubernur BI.

"Banyak, iya ada semua, ada BI, ada kementerian keuangan, LPS," ujar Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com