Tjahjo: Kalau DPR Korup, yang Lain Juga Pasti Korup!

"Kalau ada indikasi DPR melakukan korupsi atau gratifikasi, tentu ada pihak ketiganya, baik itu pemerintah maupun swasta," ujar Tjahjo di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, DPR tidak mungkin melakukan korupsi sendirian karena tugasnya adalah menyusun anggaran dan undang-undang bersama pemerintah.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Suasana rapat paripurna dalam HUT DPR, Kamis (29/8/2013). Lebih dari setengah anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna ini.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, semua lembaga harus melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang terjerat kasus korupsi.

"Dengan pernyataan KPK itu, kita harus evaluasi berapa satu tahun anggota DPR yang korupsi. Buka lagi PNS berapa satu tahun yang korupsi. Begitu juga swasta," jelas Tjahjo.

DPR paling korup

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "mendaulat" DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup.

"Parlemen di Indonesia adalah koruptor. Hanya di Indonesia, parlemen yang korupsi. Pada 2009, 2010, 2011 parlemen paling korup. Itulah unik Indonesia. Kelebihan parlemen kita, mereka kreatif," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada kuliah Upaya Pemberantasan Korupsi dan Anatomi Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (16/9/2013).

Ia mengatakan, dibandingkan korupsi lembaga di negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya di Indonesia yang anggota parlemennya melakukan korupsi, bahkan secara terstruktur. Menurutnya, di negara lain, seperti di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, lembaga yang paling korup adalah kepolisian.