Mobil Murah, antara Menperin, Wali Kota Bogota, dan Jalan Tengah

Nama resmi untuk peraturan itu adalah peraturan tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Mobil yang memenuhi klasifikasi itu pun dilabeli "mobil murah ramah lingkungan" atau kerennya "low cost green car (LGCC)".

Sontak, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kecaman atau setidaknya kerut dahi datang dari kalangan pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sampai ke masyarakat umum. Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengklaim bahwa LGCC ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Menurut Hidayat, tak ada salahnya jika rakyat ekonomi lemah punya mobil jenis ini. Ia pun sempat berseloroh, Indonesia sudah merdeka 68 tahun, kenapa rakyat miskin tak juga boleh beli mobil.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," imbuh Hidayat.

Sikap Wali Kota Bogota

Bila arti merdeka dan mungkin kemakmuran bagi Hidayat dalam 68 tahun kemerdekaan Indonesia adalah rakyat miskin mampu membeli mobil, maka barangkali Hidayat tak sempat membaca pernyataan yang jauh hari terlontar dari Bogota, ibu kota Kolombia. Pernyataan itu datang dari Enrique Penalosa, Wali Kota Bogota periode 1998-2001.

"Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskin dapat membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik," lugas politisi Partai Hijau Kolombia ini. Di era kepemimpinan Penalosa pula-lah, sistem bus rapid transit (BRT) Trans Millenio dibangun.

Juga pada masa kepemimpinan Penalosa, pada setiap Minggu pagi, 120 kilometer jalan raya di Bogota ditutup untuk kendaraan bermotor. Pada hari itu, jalanan adalah untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan aktivitas selain kendaraan bermotor.

Jalan tengah

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, kebijakan LGCC bisa jadi bukan merupakan kebijakan yang mutlak salah. Misalnya bila ditinjau dari sisi industri, meningkatnya penjualan mobil menunjukkan adanya pertumbuhan industri otomotif nasional.

Namun, kata Danang, tak bisa dimungkiri bila kebijakan LGCC tetap saja menabrak kebijakan perbaikan transportasi publik. Menurut Danang, sebenarnya ada solusi dari permasalahan tersebut.

Jika pemerintah ingin melanjutkan program kebangkitan industri otomotif, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan transportasi publik, maka yang harus dilakukan ialah bukan menghasilkan mobil-mobil pribadi, melainkan menghasilkan bus. "Misalnya, bus listrik atau bus hybrid. Yang memproduksi bus ini akan diberi insentif," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2013).

Bila jalan tengah ini dipilih, kata Danang, maka pemerintah akan menyelesaikan dua hal. Pada satu sisi, kinerja sektor perindustrian baik, begitu juga di sisi lain bahwa terdapat perbaikan di sektor perhubungan. Industri otomotif tetap tumbuh disertai perbaikan transportasi publik.

Lagi-lagi bila jalan tengah ini yang dipilih, kata Danang, pengusaha transportasi publik yang selama ini kesulitan meremajakan kendaraannya juga bakal mendapat keuntungan. Tak akan ada lagi cerita bus tak layak jalan beredar di jalanan.

"Pengusaha angkutan banyak mengeluh harga bus mahal, mau pinjam di bank juga sulit, bunga juga tinggi, kenapa tidak itu saja yang kita dorong," ujar guru besar transportasi Universitas Gadjah Mada ini.

Jadi, Pak Menteri, mungkin rakyat kecil memang butuh transportasi yang layak. Namun, benarkah sudah tepat bila LGCC ini jawabannya?