Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Berhentikan Wali Kota Tangerang

Kompas.com - 12/09/2013, 18:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menandatangani surat pemberhentian Wali Kota Tangerang Wahidin Halim setelah ia masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Banten III. Pemberhentian delapan kepala daerah lain masih dalam proses.

"Sudah saya teken. (Wali Kota) Tangerang sudah berhenti," kata Gamawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Gamawan mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada DPRD di berbagai daerah untuk mengusulkan pemberhentian delapan kepala daerah yang masuk dalam DCT DPR. Pasalnya, Kemendagri baru bisa bertindak setelah menerima usulan dari DPRD melaui sidang dewan.

"Kita desak DPRD berhentikan. DPRD tinggal nyatakan berhenti. Kalau saya cuma tunggu surat DPRD," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, selain Wahidin, Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur Johanes Samping Aoh juga tercatat sebagai caleg Partai Amanat Nasional dari Dapil NTT I. Ia tidak mundur dari jabatannya meski sudah masuk DCT.

Kepala daerah lain yang masuk dalam DCT ialah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Engga Dewata Zainal, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Wakil Bupati Lombok Timur Syamsul Luthfi, Bupati Belitung Dharmansyah Husen, dan Bupati Klungkung Wayan Chandra.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak bisa mencoret para kepala daerah dari DCT lantaran pembatalan caleg hanya bisa dilakukan oleh parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com