Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Polri Diduga Punya Rekening Gendut, Ini Jawaban Polri...

Kompas.com - 10/09/2013, 05:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bakal calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menurut Komisi Kepolisian Nasional, terindikasi memiliki rekening gendut. Menyikapi dugaan itu, Polri berjanji akan melakukan pendalaman informasi. Namun, Polri berharap Kompolnas menyerahkan data nama-nama yang diduga memiliki rekening melampaui pendapatan itu.

"Ya kan tergantung Kompolnas ngasih atau tidak, kan gitu? Kan kami belum jelas, informasinya itu belum jelas," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (9/9/2013). Dia mengatakan, wajar jika Kompolnas mengawasi kinerja Polri, termasuk soal rencana pergantian Kapolri.

Meski demikian, Ronny berpendapat, ada baiknya bila setiap temuan Kompolnas juga diinformasikan ke Polri agar dapat ditelusuri kebenarannya. "Kalaupun kami melakukan tindakan proaktif tentu harus ada data resmi, tidak bisa berdasarkan intelijen saja, ya kan?" ujar dia.

Ronny juga berpendapat, soal kepemilikan rekening gendut seharusnya sudah ada instansi yang mengusutnya, kemudian memberikan masukan apakah kandidat tersebut "bersih" atau tidak. "PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berkompeten (dan) punya mekanismenya," kata dia.

Sebelumnya, anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, komisinya telah mengantongi tiga nama kandidat Kapolri yang terindikasi memiliki rekening gendut. Meliala menyebutkan informasi itu saat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

"Ada tiga nama yang terindikasi (rekening gendut)," sebut Meliala. Dia mengatakan, informasi tersebut dihimpun dari masyarakat dan sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan rencananya segera dilaporkan kepada Presiden.

"Kami mewakili publik saja. Ada yang menyebutkan, ada laporan si bapak ini ada rekening gendut, hal itu kami masukkan ke dalam laporan ke Presiden," kata Meliala. Selain itu, lanjut dia, Kompolnas juga sudah bertemu dengan tiga nama yang terindikasi mempunyai rekening dengan nominal besar itu.

Namun, menurut Meliala, pertemuan itu hanya bersifat diskusi, bukan interogasi. "Bahwa dia mau bohong, terserah. Kami tidak menginterogasi, tidak juga mencari kesalahan. Kalau berbohong, dia pertanggungjawabkan kepada masyarakat," papar dia, sembari kukuh menolak menyebutkan nama-nama petinggi Polri itu.

"Kalau nama janganlah, secara fair kami sudah bertemu dengan yang bersangkutan dan mereka telah menjelaskan secara rinci kenapa dia punya uang tersebut. Kami fair saja ke Presiden," tambah Adrianus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com