Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemindahan Ibu Kota Jangan Sekadar Wacana

Kompas.com - 09/09/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan Ibu Kota dinilai selalu timbul tenggelam. Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain pun diminta untuk diseriusi agar tidak buang-buang energi.

"Hal ini pernah disampaikan namun hilang bak ditelan bumi dan sekarang muncul lagi, harusnya kalau mau memindahkan ya harus tegas jangan berwacana terus yang ahirnya terkuras energi percuma," ujar Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Saleh sepakat salah satu cara untuk mengatasi persoalan di Jakarta adalah menata ulang tata kota dan juga memundahkan Ibu Kota keluar dari Jakarta. Saleh melihat hal ini bisa saja dilakukan berkaca negara-negara lain yang telah lebih dulu melakukannya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.

"Dengan demikian maka Jakarta cukup menjadi pusat perdagangan saja sehingga kemacetan, tata ruang pemukiman dan lain-lain dapat ditata ulang sehingga menjadi lebih baik ke depan," imbuh Sekretaris Fraksi Partai Hanura ini.

SBY kembali ungkit

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat melawat ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan Ibu Kota, termasuk Kazakhstan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

"Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerinyahan yang baru, tetap disalahkan juga," kata SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9/2013) seperti dikutip dari situs www.presidenri.go.id.

SBY menilai, pemindahan Ibu Kota akan menimbulkan dampak positif mau pun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski Ibu Kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com