Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jateng: Partai Jangan Tergesa-gesa Tetapkan Capres

Kompas.com - 06/09/2013, 08:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah M Prakosa menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan agar PDI Perjuangan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan capres. Menurut Prakosa, tahun 2013 masih terlalu dini dalam menetapkan capres yang akan diusung partai berhaluan nasionalis.

“Ibarat shalat, menetapkan capres saat ini sudah seperti shalat dzuhur padahal belum shalat subuh. Tidak ada urgensi atau hal yang mendesak untuk mengerucutkan nama, apalagi menetapkan nama,” ujar Prakosa saat dihubungi Jumat (6/9/2013).

Prakosa yang juga anggota Komisi IV DPR ini mengatakan DPD PDI Perjuangan saat ini masih mencermati perkembangan yang ada. Prakosan menegaskan DPD PDI Perjuangan tidak akan menyerahkan nama capres dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan ketiga yang mulai dilakukan hari ini hingga 8 September mendatang.

“Semua yang berkembang, dinamika politik saat ini bisa saja berubah, dari barat tiba-tib ake tengah sehingga ini sangat cair sekali. Jadi tidak ada manfaatnya untuk sekarang tergesa-gesa menyampaikan nama (capres),” imbuh Prakosa.

Mantan Menteri Kehutanan ini berpendapat, momentum yang tepat bagi PDI Perjuangan menetapkan capres adalah menjelang atau sesaat setelah diketahui hasil perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

“Paling ideal antara bulan Maret dan April,” katanya.

Sebelum penetapan itu, Prakosa meminta agar seluruh pengurus PDI Perjuangan tidak terjebak pada wacana pilpres yang masih cukup lama. Ia meminta agar seluruh mesin partai fokus pada upaya pemenangan Pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang.

Target PDI Perjuangan pada Pemilu mendatang adalah menjadi partai penguasa, tak lagi oposisi, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Oleh karena itu, Prakosa menyatakan DPD PDI Perjuangan dalam rakernas nanti hanya akan memberikan pertimbangan soal program pemerintahan yang disiapkan partainya untuk jangka pendek 5 tahun mendatang dan jangka panjang 30 tahun mendatang.

Selain pertimbangan soal pemerintahan yang tengah disusun, Prakosa mengaku DPD PDI Perjuangan juga akan menyinggung persoalan pilpres tetapi lebih kepada kriteria pemimpin nasional yang dibutuhkan untuk mengimplementasian mega proyek program pemerintahan PDI Perjuangan itu.

“Kriteria kami adalah kader partai yang berkualitas yang membawa bangsa ini ke kehidupan yang lebih baik dan berkepribadian. Karena saat ini masalah bangsa saat ini kita mulai kehilanga kedaulatan di segala bidang kehiupan,” tutur Prakosa.

Kejutan di rakernas

Senin lalu, Puan mengungkapkan rakernas PDI Perjuangan diprediksi akan memberikan kejutan. Pasalnya, rakernas itu adalah yang terakhir kalinya dilakukan PDI Perjuangan sebelum perhelatan Pemilu 2014.

Puan masih enggan mengungkap kejutan apa yang dimaksud. Tetapi, ia menuturkan agenda utama dari rakernas kali ini adalah persiapan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres). Ia pun tak menampik nantinya pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia akan menyampaikan langsung usulan nama capres ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Usulan-usulan itu nantinya akan menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu. Menjelang Rakernas, nama Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan menjadi jawara dalam survei sejumlah lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com