Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Tergesa-gesa Ganti Nama Jalan Medan Merdeka

Kompas.com - 04/09/2013, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta rencana perubahan nama sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta tak dilakukan dengan tergesa-gesa. Puan meminta pencetus ide perubahan nama jalan itu dapat meredam pro dan kontra yang muncul sebelum akhirnya perubahan nama jalan tersebut disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puan menyampaikan, saat ini pro dan kontra terkait rencana mengganti nama Jalan Medan Merdeka dengan nama sejumlah tokoh telah mengemuka. Pemilik gagasan ia tuntut memberi penjelasan yang rasional dan jelas mengapa nama jalan itu harus diganti.

"Masih ada pro dan kontra. Masalahnya adalah kenapa harus diganti? Implikasinya bagaimana, harus jelas," kata Puan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Puan menegaskan, perubahan nama jalan protokol itu jangan dilakukan tergesa-gesa. Pasalnya, akan timbul kesan negatif, terlebih mempertaruhkan nama baik tokoh bangsa yang namanya dipilih menjadi pengganti nama jalan sebelumnya.

"Jika kemudian diganti harus clear dulu, dipertimbangkan bagaimana baiknya dan jangan terburu-buru. Kalau masih pro dan kontra, saya kira kurang baik karena yang digunakan bukan sekadar nama, melainkan nama tokoh bangsa," ujarnya.

Alsadad Rudi Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013). Jalan yang terletak di sisi barat Tugu Monas ini diusulkan diubah namanya menjadi nama presiden kedua Indonesia, Soeharto

Untuk diketahui, nama mantan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno akan dijadikan nama jalan protokol. Hal itu diusulkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Panitia 17.

Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Landasannya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

Jimly menegaskan, selain nama Soekarno, muncul juga ide nama Hatta yang akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di DKI Jakarta, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno) serta Medan Merdeka Utara (Hatta) dan diharapkan terealisasi paling lambat 10 November 2013. Perubahan nama itu harus mendapat izin dari Presiden SBY.

Ke depan, kata Jimly, selain Soekarno dan Hatta, nama tokoh lain juga akan diusulkan menjadi nama jalan yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional (Monas) di DKI Jakarta. Selain Soekarno dan Hatta, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Saat menggelar pertemuan, sejumlah anggota Panitia 17 turut hadir, antara lain Muhamad Yamin, Eddy Kusnadi Sariatmada, Permadi Satrio Wiwoho, Andi Mapetahang Fatwa, Mooryati Sudibyo, Yazirwan Uyun, dan Aisya Prawiranegara. Panitia 17 menggelar rapat di ruang rapat Ketua MPR karena sekaligus ingin menyampaikan idenya kepada Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Ikut hadir pula dalam pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com