Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Medan Merdeka Diusulkan Jadi Jalan Soekarno dan Hatta

Kompas.com - 02/09/2013, 16:36 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie mengatakan, kawasan Medan Merdeka diusulkan menjadi Jalan Soekarno dan Jalan Hatta karena letaknya yang strategis. Ia mengungkapkan, di kawasan itu, terdapat berbagai lembaga pemerintahan, seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kementerian atau lembaga negara lainnya.

"Masak kalah wibawa sama Jalan Sudirman, kalah wibawa sama Jalan Thamrin. Jangan gitu dong," ujar Jimly, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Dalam proses pengusulan itu, ia mengisahkan, terjadi perdebatan apakah pemilihan dilakukan berdasarkan panjangnya jalan atau posisinya yang strategis. Salah satu Panitia 17, Edi Swasono, mengusulkan jalan dari Lapangan Banteng hingga Otista karena jalan tersebut cukup panjang. Akhirnya diputuskan pemilihan nama jalan Soekarno dan Hatta dilakukan berdasarkan letak strategisnya.

"Jalanan Istana Presiden itu jadi Jalan Bung Karno. Jalan Wapres jadi (jalan) Bung Hatta," katanya.

Seperti diketahui, Panitia 17 yang terdiri dari berbagai tokoh mengusulkan perubahan nama jalan di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Jalan Merdeka Selatan diusulkan menjadi Jalan Soekarno dan Merdeka Utara menjadi Jalan Mohammad Hatta.

Menanggapi usulan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap perubahan itu resmi mulai 10 November 2013 saat peringatan Hari Pahlawan. 

"Rencananya, pada awal September 2013, perubahan nama jalan ini akan disosialisasikan ke masyarakat luas," kata Jokowi saat berada di Padang, Sabtu (31/8/2013).

Sementara itu, nama Soeharto diusulkan menggantikan Jalan Merdeka Barat dan Jalan Merdeka Timur menjadi Jalan Ali Sadikin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com