Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2013, 16:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Hasil penelitian Kemitraan dalam Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan bahwa bidang pendidikan tidak menjadi prioritas di Indonesia. Alokasi anggaran oleh 33 pemerintah provinsi tidak ada yang mencapai 20 persen dari anggaran belanja seperti yang diatur dalam konstitusi.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari 33 provinsi yang diteliti, provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan ternyata hanya memakai 14 persen dari total APBD. Anggaran itu pun, kata dia, sudah meliputi biaya untuk aparatur.

"Yang terendah alokasinya hanya menyisakan 1 persen untuk pendidikan. Pendidikan bukanlah prioritas di Indonesia," kata Wicaksono saat memaparkan hasil penelitian di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, temuan penting dalam penelitian, yakni adanya sikap pemprov yang melempar tanggungjawab ketika pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan kepada Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota memang ada yang mengalokasikan anggaran lebih banyak atau lebih dari 20 persen untuk pendidikan dari total anggaran.

"Namun, anggaran itu jauh dari cukup karena keseluruhan anggaran kabupaten/kota tergolong kecil dibanding anggaran pemprov," kata dia.

Masalah lain, tambah Wicaksono, adanya jarak yang sangat besar anggaran antar provinsi. Ia memberi contoh, alokasi anggaran per siswa per tahun di Aceh mencapai Rp 954.510 . Namun, anggaran per siswa per tahun di Nusa Tenggara Barat hanya Rp 4.511.

"Perbedaan besar ini hampir dapat dipastikan memiliki dampak kepada perbedaan pengalaman pendidikan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di provinsi yang berbeda," kata Wicaksono.

Temuan penting lain, yakni soal pengarusutamaan jender. Walaupun sebagian besar provinsi memiliki skor sedang, kata Wicaksono, ada beberapa kasus putus sekolah siswa perempuan yang tidak berimbang. Situasi itu paling buruk terjadi di Papua di mana siswa perempuan putus sekolah 18 bulan lebih cepat daripada siswa laki-laki. Tren tersebut juga terjadi di daerah yang lebih kaya seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, tentu perlu diperiksa kebenaran dokumen yang diterima Kemitraan. Ia memberi contoh apakah benar Pemprov Aceh menganggarkan sebesar Rp 954.410 per siswa per tahun seperti yang tertera dalam dokumen anggaran.

"Kita bisa periksa lagi apa betul angka itu dialokasikan. Jangan-jangan ini sumbang korupsi juga," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com