Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Siap Pantau Penerimaan CPNS 2013

Kompas.com - 01/09/2013, 15:51 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) akan mengawasi proses perekrutan calon pegawai negara sipil di berbagai instansi pemerintahan.

LSM yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Onrop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) itu meminta masyarakat Indonesia ikut memantau proses seleksi CPNS agar transparan.

"Pemantauan yang kami lakukan ini ingin mengajak masyarakat untuk memantau proses rekrutmen CPNS," ujar Siti Juliantari Rahman dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dalam jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (1/09/2013).

Ia menuturkan, proses rekruitmen CPNS sarat dengan penyimpangan, mulai dari proses pendaftaran sampai pada penetapan kelulusan peserta. Ia menambahkan, masih terjadi kecurangan, kebocoran soal, praktik suap maupun perjokian dalam perekrutan itu.

Di tempat yang sama, Asfianur mewakili Pokja 30 dari Samarinda mengatakan, adanya penyelewenan dalam rekrutmen di berbagi daerah, salah satunya Samarinda, "Di samarinda kebanyakan yang terjadi penyelewengan ada dalam pembagian soal," ujarnya.

Permasalahan lain terjadi pada pendaftaran dengan sistem online. Dalam hal ini, kata Asfianur, peserta mungkin saja mengalami masalah saat pendaftaran, apalagi peserta yang pertama kali mendaftar secara online.

Penerimaan CPNS di seluruh Indonesia dihentikan sementara sejak 1 September 2011 hingga dengan 31 Desember 2012. Tahun ini penerimaan CPNS dibuka kembali, kecuali bagi peserta CPNS dari pendidikan kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan penerimaan untuk pengganti PNS yang pensiun di sektor kesehatan dan pendidikan.

Penggantian tenaga yang pensiun di bidang kesehatan dan pendidikan tetap dilakukan untuk mencegah gangguan pada layanan masyarakat. Pemerintah akan merekrut 65.000 CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari honorer K-2 (Kategori 2).

Dari total formasi 65.000 CPNS tahun ini, 25.000 di antaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Adapun 40.000 PNS diangkat di lingkungan pemerintah daerah.

Proses seleksi menggunakan metode seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), dan tes kemampuan bidang. TKD dilakukan dengan menggunakan lembar jawaban komputer dan computer assesment test.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com