Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamen ESDM: Uang 200.000 Dollar AS Urusan Pak Sekjen

Kompas.com - 29/08/2013, 16:43 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo mengaku belum tahu asal-usul uang 200.000 dollar AS yang ditemukan KPK saat menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kegiatan hulu minyak dan gas yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) nonaktif Rudi Rubiandini.

"Waduh saya belum tahu," kata Susilo saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/8/2013) seusai mengikuti diskusi pemaparan hasil kajian KPK soal sistem pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara.

Menurut Susilo, masalah uang 200.000 dollar AS tersebut menjadi urusan Sekjen ESDM. "Saya belum tahu, itu kan urusannya Pak Sekjen. Itu Pak Sekjen saya rasa akan memberikan klarifikasi," ungkapnya.

Saat ditanya apakah uang ini ada kaitannya dengan Menteri ESDM, Susilo membantahnya. "Enggak ada, saya yakin enggak ada," tambah Susilo.

Selebihnya, dia menyerahkan masalah kasus suap kegiatan hulu migas ini kepada KPK agar berjalan sesuai dengan proses hukum.

Tim penyidik KPK menemukan 200.000 dollar AS saat menggeledah ruang Sekjen ESDM Waryono Karno beberapa waktu lalu. KPK menduga uang tersebut bukanlah uang operasional kementerian seperti yang pernah diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik.

Kini, keberadaan uang tersebut masih ditelusuri. Diduga, nomor seri lembaran dollar di ruangan Sekjen itu sama dengan nomor seri dollar yang ditemukan di kediaman Rudi saat operasi tangkap tangan, Selasa (13/8/2013). Untuk mengkonfirmasi asal usul uang ini, KPK akan memeriksa Waryono. Namun hingga kini, pemeriksaan Waryono belum dijadwalkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com