Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: 2012-2013 adalah Tahun yang Berat

Kompas.com - 29/08/2013, 16:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengungkapkan bahwa tahun sidang 2012-2013 merupakan tahun yang berat untuk DPR. Hal itu diungkapkan Marzuki dalam pidato di rapat paripurna yang digelar sekaligus untuk memeringati HUT DPR ke-68, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Menurutnya, tahun sidang ini menjadi berat karena banyaknya permasalahan domestik yang datang silih berganti. Selain itu, ada juga masalah yang timbul sebagai ekses dari hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

"Kami sepakat bahwa tahun 2012-2013 adalah tahun yang berat karena tantangan yang kita hadapi semakin berat," kata Marzuki.

Marzuki menambahkan, semua menjadi semakin berat karena tantangan datang bersamaan dengan semakin ambruknya kepercayaan masyarakat kepada DPR. Namun, di sisi lain,  Marzuki percaya bahwa di tahun ini juga DPR berhasil menunjukkan dinamika yang sangat baik dalam mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Berkaitan dengan itu, maka tema peringatan HUT DPR tahun ini adalah 'Menjawab Tantangan, Meningkatkan Kepercayaan'. Kami memandang tingkat kepercayaan rakyat sangat penting," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Marzuki juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun sidang 2012-2013 DPR menerima 27.000 pengaduan dari masyarakat. Semua pengaduan itu masuk ke DPR melalui surat, pesan singkat (SMS) maupun surat elektronik (email).

Marzuki mengatakan, banyaknya aduan yang masuk kepada DPR itu telah secara langsung disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan presiden.

Pemerintah, kata Marzuki, berjanji akan membuka pintu terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk melalui DPR. Untuk itu, ia merasa perlu ada payung hukum agar mekanisme ini dapat berjalan efektif. Komisi-komisi DPR, kata dia, sesuai kewenangannya akan melakukan pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait isu yang sedang berkembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com