Matikan Televisimu, Nak!

matikan siaran televisi itu nak,

aku tak mau kau terseret oleh kabar sampah yang menggunung di sana berupa silang sengketa pergunjingan para pesohor negeri ini, dan kau tahu nak, ayah sedemikian cemas kau tertular virus kebengisan yang dipancarluaskan secara berulang-ulang; ayah membunuh anak, keponakan membantai paman, adu cek-cok antar-warga, debat kusir para pembual, sampai perang tanding antar-suku, semuanya tersaji tanpa penghalang kepatutan.

Marilah nak, lebih baik kita main petak umpet, main damdas, dan saling kejar. Ayah yakin itu lebih bermanfaat bagi jiwa ragamu ketimbang berlama-lama di depan kotak elektronik yang bisa membuatmu gampang sakit dan jauh dari ayah, ibu serta saudara-saudaramu.

matikan segera televisimu nak,

sebab televisi kini telah menjelma nenek sihir yang akan menyulapmu menjadi kerbau dungu dengan tayangan-tayangan sinetron yang menghina akal sehat kita, dengan iklan-iklan yang akan membawamu ke dunia mimpi sampai membuatmu cuma kepingin membeli dan tak pernah terfikir untuk  mencipta.

Matikan televisimu, nak

ayo cari kawan-kawanmu di lapangan bola, di taman-taman kota, di pinggir kali, di mushola, atau di jalanan. Percayalah, di sana ragamu bakal lebih kuat, jiwamu kian terasah, dan akalmu akan lebih cerdas memahami kehidupan (JY, matikan televisimu, nak)

Anak-anak memang menjadi pelengkap penderita dari tayangan televisi. Ini dapat dilihat dari dari hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 1997 tentang program tayangan di stasiun televisi Indonesia. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, jumlah persentase acara televisi terutama yang ditujukan bagi anak-anak masih relatif kecil, hanya 2,7-4,5 persen dari keseluruhan tayangan lainnya.

Dan celakanya, dari persentase tayangan yang sedikit itu juga memiliki materi yang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan anak-anak. Salah satunya adalah banyak mengandung adegan antisosial dari pada adegan proporsional. Adegan proporsional artinya tayangan yang
mengandung nilai-nilai dan makna positif seperti disiplin, jujur rendah hati cinta keluarga, sementara tayangan antisosial mengandung nilai-nilai makna negatif seperti kekerasan, kemewahan, pornografi dan mistik.

Tak cuma kelangkaan pada program anak. Ternyata tayangan yang menjauhkan sikap pemirsa dari rasa nasionalisme juga tak sedikit. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tifatul Sembiring pada tahun 2010 menilai 14 persen tayangan televisi swasta merusak national character buliding. Mereka yang memberikan lisensi dalam tayangan televisi harus mempertanggungjawabkan tayangan yang disiarkan.

"Menurut sebuah riset sekitar 14 persen tayangan televisi di Indonesia dapat merusak national character building," ujar Tifatul Sembiring seusai acara Asia-Europe Meeting (ASEM) Forum on Strengthening Coorporation in ICT Research & Developing di Hotel Golden Flower, Bandung, Selasa, 20 Juli 2010.

Begitulah, agaknya media televisi di negeri ini memang dibangun dengan semangat paling besar untuk mencari keuntungan dan sisanya baru untuk kepentingan ideal. Alasan pengelola televisi, seperti juga alasan kebanyakan pengelola media lainnya, lantaran mereka harus juga
menghidupi banyak manusia yang bekerja di dalamnya. Maka, mengabdi kepada laba rasanya bukanlah dosa.

Maka kini, sejak para pemilik stasiun televisi juga berkiprah di partai politik, "beban" pemirsa pun kian berat. Sebab, ada yang seperti dipaksakan pada siaran beberapa televisi yang pemiliknya adalah ketua partai atau calon presiden/wakil presiden. Ya, ya...Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat dan presiden memang baru akan berlangsung tahun depan, tapi panasnya kini sudah mulai terasa di jalan-jalan dan ruang publik lainnya serta di ruang-ruang keluarga, terutama melalui televisi. Maklumlah, untuk media yang saya sebut terakhir itu beberapa di antaranya memang sudah menjadi corong pemiliknya untuk menyambut Pemilu 2014 nanti. Walhasil, televisi yang seharusnya mengabdi kepada kepentingan publik, belakangan justru mengabdi kepada pemiliknya.

Padahal masa kampanye partai di media menggunakan frekuensi publik bila merujuk aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dimulai. Tetapi masyarakat hampir saban hari disuguhi berita dan iklan calon presiden dan partai demi meningkatkan popularitas dan elektabilitas.