Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2013, 16:03 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat satu tahun penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, dalam sambutannya tentang Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Syiah Sampang di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (26/08/2013).

Menurut Hajriyanto, saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas terkait hak-hak rakyat atau hak konstitusional warga negara. Kelompok minoritas ini termasuk di bidang keagamaan, orientasi seksual, suku atau budaya.

"Meskipun sama-sama menjadi warga negara Indonesia, kaum minoritas keagamaan masih mengalami kesulitan untuk menjalankan keyakinan dan agama yang diyakini dan dianutnya, " ujar Hajriyanto.

Ia menuturkan, kasus penyerangan warga Syiah Sampang dan pengusiran mereka yang tinggal di GOR Sampang adalah hal yang memprihatinkan. "Mereka yang telah berdiam diri di GOR Sampang kurang lebih sepuluh bulan. Beberapa waktu lalu dipaksa dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo karena alasan keamanan," kata Hajriyanto.

Ia mengungkapkan, negara, sesuai Konstitusi, wajib melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, kata Hajriyanto, pengusiran warga Syiah dari Sampang menunjukkan bahwa visi kebangsaan yang dianut Indonesia masih lemah.

"Visi kebangsaan mestinya dimiliki oleh semua warga negara Indonesia yang mengakui bahwa semua rakyat Indonesia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah," katanya.

Hajriyanto menegaskan, masih banyak warga negara bahkan pejabat negara yang tidak memahami manfaat empat pilar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah pilar yang bisa dijadikan pedoman dan arah membentuk dan menguatkan visi kebangsaan kita yaitu visi menghargai kebhinekaan dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional," ucap Hajriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com