Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Konvensi Partai Demokrat Terkesan Diobral

Kompas.com - 22/08/2013, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik konvensi calon presiden yang dilakukan Partai Demokrat. Menurutnya, konvensi itu sudah tak khidmat lagi karena terkesan diobral kepada banyak kandidat.

"Ketika semua orang seolah-olah diundang ini dan ditawarkan. Kelihatannya kan ditawarkan ke semua orang atau diobral," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8/2013).

Dengan kondisi seperti itu, Priyo pun menilai konvensi Partai Demokrat sudah kehilangan daya magnetnya. Dengan demikian, Wakil Ketua DPR itu pun memaklumi jika Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie melontarkan kritik.

"Saya mafhum karena beliau (Marzuki Alie) orang inti tapi disebut semua-semua," kata Priyo.

Kritik Marzuki

Sebelumnya, kritikan atas konvensi juga dilontarkan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie atas cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi.

"Seharusnya Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Marzuki yang juga Ketua DPR mengaku harus menyampaikan kritik dan masukan untuk komite berdasarkan berbagai masukan yang dia terima dari masyarakat. Menurutnya, kerja Komite Konvensi justru mendegradasi makna konvensi karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik. Namun, Komite sudah membahas nama-nama calon.

"Bahkan di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat ya lewat voting, ini apa-apaan? Bayar saja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," ujar Marzuki.

Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang enggak jelas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com