Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pertanian Bersaksi untuk Fathanah

Kompas.com - 22/08/2013, 10:50 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono juga dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Suswono tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pukul 10.00 WIB diantar mobil dinas, Kamis (22/8/2013). Suswono tak banyak komentar dan langsung memasuki lift gedung Pengadilan Tipikor.

"Nanti dong, sabar. Saya siap," katanya.

Nama Suswono memang beberapa kali disebut dalam sidang sebelumnya. Pada kesaksisan sebelumnya, Suswono telah mengakui tiga pertemuan yang dihadiri dirinya dan Fathanah.

Pertama, pertemuan di Hotel Aryaduta Medan pada 11 Januari 2013 yang difasilitasi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kedua, pertemuan di Takalar yang juga dihadiri Anis Matta. Ketiga, pertemuan di rumah dinas Wali Kota Makassar. Suswono juga pernah disebut M1 dalam kesaksian Dirut Indoguna Maria Elizabeth Liman beberapa waktu lalu.

Selain Suswono, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Devianne Adiningrat, Denny Adiningrat (mantan karyawan tersangka pembobol Bank Jabar Banten, Yudi Setiawan), Soewarso (orang dekat Menteri Pertanian Suswono), Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, dan Sekretaris Menteri Pertanian, Baran Wirawan.

Persidangan nampaknya akan mundur dari jadwal sebelumnya yakni pukul 09.00. Sebab, hanya Suswono yang telah hadir. Namun, menurut Jaksa Rini Triningsih, keenam saksi sudah menyatakan dapat hadir.

"Sampai saat ini belum ada yang menyatakan tidak bisa hadir," ujar Jaksa Rini.

Ahmad Fathanah bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dari Juard dan Arya (Direktur PT Indoguna Utama) terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut Rp 1,3 miliar. Keduanya juga didakwa tindak pidana pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com