Sutan: Harusnya Fokus Berantas Korupsi, Bukan Tes Keperawanan

Sutan menjelaskan, tes keperawanan sangat tidak etis dilakukan, terlebih bila dilakukan terkait syarat mengikuti proses pendidikan. Ia sangat yakin, hasil dari tes tersebut tak bisa dijadikan patokan dalam menilai pribadi seseorang.

"Tidak etis, menurut saya itu urusan pribadi. Apa yang tidak perawan itu moralnya bejat? Belum tentu. Tidak boleh dilakukan, itu masalah sensitif," kata Sutan di Gedung Parlemen, Jakarta,

Sutan mengungkapkan, bila rencana melakukan tes keperawanan itu benar-benar direalisasikan, ia memprediksi akan ada desakan untuk memeriksa keperjakaan para siswa. Bila sudah begitu, Sutan khawatir sekolah akan sepi peminat karena banyak yang terganjal tes tersebut.

"Nanti semua dites, nanti tak ada yang sekolah. Sudahlah, kita harusnya fokus pada pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja," ujarnya.

Untuk diketahui, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.