Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipimpin Ical, Golkar Krisis Keuangan?

Kompas.com - 19/08/2013, 22:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menjadi calon presiden kembali bergejolak setelah adanya keluhan pengurus daerah Partai Golkar. Keluhan itu terkait janji Ical soal dana bantuan tak kunjung direalisasikan. Benarkah Golkar tengah mengalami krisis keuangan?

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui adanya persoalan pencairan dana untuk pengurus daerah Partai Golkar. "Memang ada komitmen, tapi sampai sekarang masih tersendat-sendat. Teman-teman mengharapkan janji dan kontribusi, ada Rp 5 juta-Rp 15 juta," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Yorrys juga mencontohkan ada beberapa daerah yang baru mendapat dana bantuan setelah sembilan bulan kemudian. Selain itu, Yorrys juga mengatakan, pada acara Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, para caleg seluruh Indonesia yang hadir hanya mendapatkan separuh dana dari yang dijanjikan.

"Mungkin karena krisis keuangan partai. Mungkin," ucap Yorrys.

Dengan kondisi itu, anggota Komisi I DPR itu mengakui adanya pengurus daerah yang meminta DPP Golkar mengevaluasi kepemimpinan Ical. Yorrys menuturkan, hal tersebut sudah menjadi suara mayoritas di internal Partai Golkar.

"Permintaan itu kan sudah jadi silent majority. Di fraksi juga ada, sudah jadi silent majority," kata Yorrys.

Akbar Tanjung kritik Ical

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan, pihaknya bakal melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu akan menyasar pada nasib Golkar di bawah kepemimpinan Ical.

"Evaluasinya akan kami sampaikan pada waktunya. Evaluasi itu akan kami jadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan diskusi di internal Golkar," kata Akbar pada pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com