Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Ingin Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari Awal

Kompas.com - 18/08/2013, 14:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menginginkan kepastian awal Ramadhan dan Syawal lebih awal. Hal ini dikarenakan masyarakat ingin lebih leluasa membuat rencana keuangan dan waktu libur di hari raya.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, dalam survei yang dilakukan, sebanyak 52,05 persen responden menginginkan kepastian 1 Ramadhan dan 1 Syawal diketahui lebih awal, sedangkan 34,10 persen menginginkan penetapan itu dilakukan saat mendekati pelaksanaannya (H minus 1), dan 13,85 persen responden lainnya tidak memberikan jawaban.

Lebih jauh, Rully menyampaikan, setidaknya ada tiga alasan yang diungkapkan para responden mengapa ingin mengetahui kepastian awal Ramadhan dan Syawal lebih awal. Informasi yang diketahui sejak awal akan membuat semuanya lebih terencana, keilmuan sudah bisa memprediksi waktu secara akurat, dan karena publik percaya bahwa penentuan awal puasa serta Lebaran sejak jauh hari juga sah secara agama.

"Mayoritas publik lebih memilih metode hisab (kalender) dibandingkan rukyat di H-1 karena hisab dianggap lebih sesuai dengan dunia modern," kata Rully saat menggelar jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Sebagai informasi, LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Untuk memperkuat data dan analisis, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini lantaran merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pasalnya, selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antar-ormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.

"Selama ini publik adalah silent majority yang tak bersuara. Persepsi publik ini penting diketahui pemerintah dan pimpinan ormas untuk kebijakan di kemudian hari," ujar Rully.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com