Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Detik-detik Kemerdekaan, KPK Luncurkan "Radio Streaming"

Kompas.com - 17/08/2013, 12:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI, Sabtu (17/8/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan radio streaming "KanalKPK". Radio berbasis website tersebut dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/streaming.

"Radio ini setidaknya menjadi salah satu program unggulan KPK. Program yang menurut saya signifikan karena dengan program ini orang bisa lebih mengenal KPK," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja saat meresmikan Radio "KanalKPK" di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir pula dalam acara peresmian ini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalamah, serta jajaran pejabat KPK lainnya. Radio ini diluncurkan tepat pukul 09.55 WIB, atau pada waktu yang sama saat Presiden pertama RI Soekarno membacakan teks proklamasi 68 tahun silam.

Kini, Radio "Kanal KPK" telah mengudara. Siaran perdananya dilakukan secara langsung (live) pada hari ini di Studio Radio-TV KPK di lantai 3 Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Selanjutnya, "KanalKPK" akan menyajikan siaran langsung streaming selama empat jam, mulai pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Program radio ini akan menginformasikan kinerja KPK serta produk-produk KPK, kampanye antikorupsi, hingga laporan seputar kasus-kasus korupsi.

"Radio KPK tidak hanya kampanyekan program KPK, tapi juga bagaimana nanti dalam pilpres tidak ada money politic. Bisa juga jadi semacam second opinion mengenai pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Radio "KanalKPK" juga terbuka sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas, satelit/jaringan, dan radio swasta lainnya. Selain itu, radio ini menerima konten dari radio komunitas dan jaringan antikorupsi untuk memperkaya konten siarannya.

Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama denga Radio Republik Indonesia serta radio-radio di daerah untuk memperluas lingkup siaran. Nantinya, ada program "KanalKPK" yang akan disiarkan di radio-radio tersebut.

Ke depannya, "KanalKPK" akan dilengkapi dengan video dan gambar. Diharapkan, kata Adnan, keberadaan Radio "KanalKPK" ini dapat menjawab harapan publik agar KPK bisa hadir di semua wilayah Indonesia.

"Setiap bulan kami menerima undangan daerah untuk datang ke sana. Mereka ingin bertemu dengan kita, dialog dengan KPK, berbagi informasi soal membangun Indonesia bebas korupsi, tapi karena kesibukan kami, melalu radio inilah salah satu cara efektif untuk menyapa mereka," ujar Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com