Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Ikut Konvensi Demokrat Tidak Perlu Mundur

Kompas.com - 13/08/2013, 20:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite konvensi Partai Demokrat mulai menyusun aturan pelaksanaan konvensi dalam rapat perdana yang digelar di Wisma Kodel, Selasa (13/8/2013) malam.

Di dalam rumusan yang dibuat komite konvensi, tidak ada satu pun aturan yang mengharuskan seorang menteri mundur dari posisinya jika ikut dalam konvensi Partai Demokrat.

“Tidak ada aturannya kalau soal mundur atau tidaknya menteri. Itu kami serahkan kepada pimpinannya, bukan tugas komite seleksi untuk meminta mundur,” ujar Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat Ruly Charis di sela-sela rapat komite konvensi.

Menurut Ruly, jika Presiden memperkenankan para menterinya untuk tetap menjabat selama mengikuti konvensi, maka hal tersebut sah-sah saja.

Meski demikian, para pejabat publik yang nantinya akan mengikuti konvensi juga tetap akan dibatasi, terutama terkait dengan fasilitas yang selama ini melekat padanya.

Fasilitas itu diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi memenangi konvensi.

“Itu akan diatur lebih lanjut dalam sebuat kode etik yang harus ditaati para peserta konvensi. Tapi karena sejuh ini belum ada pelimpahan nama dari Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada kami, maka belum diatur,” ungkap Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni.

Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah mendekati 11 nama yang dinilai potensial menjadi capres.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul membeberkan sembilan orang di antaranya. Menurut Ruhut, hanya ada dua nama yang berasal dari kalangan internal Demokrat, yaitu Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Pramono Edhie Wibowo yang sempat menjadi Kasad.

Sisanya diisi para tokoh yang pernah atau masih memimpin lembaga negara atau pengusaha.

"Selain Marzuki Alie dan Pramono, ada Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)," ujar Ruhut saat dihubungi, Senin (12/8/2013).

Di antara para tokoh itu, ada dua menteri yang masih menjabat di Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan.

Dengan tidak adanya aturan supaya para menteri itu mundur dari jabatannya saat ikut konvensi, maka peluang Dahlan dan Gita semakin terbuka lebar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com