Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN Soroti Displin dan Kinerja PNS

Kompas.com - 12/08/2013, 17:03 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta pegawai negeri sipil (PNS) meningkatkan disiplin dan kinerjanya. Tak hanya itu, Azwar juga menekankan pada pentingnya penggunaan anggaran di setiap kementerian/lembaga.

"Kemarin kita baru saja memecat 70 orang PNS yang tidak masuk lebih dari 45 hari," kata Azwar di Kemen PAN, Jakarta, Senin (12/8/2013).

Merujuk pada PP No 53 Tahun 2013, PNS yang tidak menaati hari dan jam kerja dapat dikenakan sanksi, mulai dari yang paling ringan berupa teguran secara lisan hingga sanksi yang paling berat berupa pemberhentian secara tidak terhormat atau dipecat. Berdasarkan PP tersebut, jumlah bolos tersebut dihitung secara kumulatif selama setahun.

"Masa libur juga sudah cukup lama, yaitu total 9 hari sehingga diharapkan bisa mendorong mereka lebih semangat bekerja," ujarnya.

Tak hanya menaati hari dan jam kerja, Azwar juga meminta PNS untuk meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, Kemen PAN bersama dengan kementerian/lembaga terkait sedang menyusun daftar penilaian terhadap kinerja PNS untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Mantan Wakil Gubernur Aceh tersebut juga menekankan pada pentingnya setiap lembaga/kementerian untuk melakukan penghematan anggaran. Ia memberikan contoh bagaimana Kemen PAN pada tahun 2012 melakukan penghematan hingga Rp 80 miliar dari total anggaran sektar Rp 200 miliar.

Kementerian tersebut juga melakukan penghematan pembatasan renovasi ruangan dan pengadaan barang kantor. "Barang-barang ini sudah ada sejak 14 tahun lalu, waktu zamannya Pak Hartarto (Sastrosunarto)," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com