Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Coba Kita Merenung tentang Korupsi...

Kompas.com - 06/08/2013, 09:20 WIB
Joseph Osdar

Penulis


KOMPAS.com — Juli 2008, atau lima tahun lalu, salah satu Staf Khusus Presiden, Heru Lelono, meluncurkan buku berjudul Polytikus Harus Dibasmi-Satu Dasawarsa Refleksi Perjalanan Bangsa. Supaya tidak salah mengerti, perlu dijelaskan kosakata "polytikus" berbeda dengan kata "politikus". Polytikus punya arti banyak tikus, sedangkan politikus kira-kira berarti orang yang berkecimpung atau bekerja di dunia politik (misalnya anggota partai politik atau anggota parlemen).

Ada sebuah subjudul ”Penyakit Menular Itu Namanya Korupsi”. Dalam artikel ini, antara lain, Heru mengatakan, ternyata di luar kehidupan dunia kedokteran, ada juga penyakit menular yang tidak kalah bahayanya, namanya korupsi.

”Bahkan, Pak Hendarman Supandji, Jaksa Agung, pernah bilang bahwa tidak mungkin perbuatan korupsi dilakukan hanya oleh satu orang. Saya bisa bayangkan, penyakit korupsi tersebut sebelum berjangkit ternyata sudah menular. Koruptor sebelum menyerang atau melakukan perbuatannya pasti sudah menularkan rencananya kepada orang lain, yang akan menjadi koruptor pula,” kata Heru mengutip Jaksa Agung tahun 2008 itu.

Namun, kata Heru, dalam bukunya, penyakit korupsi ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit menular lain. Penyakit ini dalam sekali serang dapat menyedot darah uang rakyat yang mengakibatkan kematian kesejahteraan jutaan rakyat. ”Saya jadi paham dan maklum kalau pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan program pemberantasan penyakit korupsi ini sebagai prioritas. Sampai-sampai harus mendirikan berbagai puskesmas korupsi, seperti KPK dan Timtas Tipikor. Dan hal ini belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” tulisannya.

Berhasilkah Presiden? Begitu tanya Heru dalam buku itu. ”Hampir pasti tidak, bila komponen yang lain tidak mendukung atau bahkan yang lain sudah terserang penyakit ini. Menurut Presiden, harus ada tiga usaha dalam menahan penyakit korupsi ini untuk tidak menjadi endemi....”

Heru menyampaikan tiga cara Presiden SBY mengatasi penyakit menular itu. Untuk membaca cara itu bisa dicari dalam bukunya. Tentang buku ini, Presiden SBY mengatakan, dengan gayanya yang khas, Heru bicara apa adanya.

Ketika sejenak membaca subjudul buku ini, teringat kita pada kampanye Partai Demokrat tahun 2009. Sejumlah tokoh partai ini dengan sorot mata garang mengatakan ”Tidak!” pada korupsi. Beberapa yang mengatakan ”Tidak!” itu ketika dijatuhi hukuman karena korupsi tersenyum di bibir dan matanya.

Kodok pun ikut tersenyum. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com