Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selebaran Politik di Tengah Kehebohan Mudik

Kompas.com - 05/08/2013, 16:09 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Momen mudik Lebaran juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada warga menjelang tahun politik 2014. Di sela kesibukan Stasiun Senen dan Stasiun Gambir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menyebarkan selebaran politik.

Petugas Bagian Tata Usaha Stasiun Gambir, Chandra, mengatakan, para petugas KPU Jakarta Pusat menyebarkan selebaran tersebut di Stasiun Senen dan Gambir mulai hari Sabtu (3/8/2013). Selebaran dibagikan kepada para pemudik.

Selebaran tersebut berisi imbauan kepada warga untuk memastikan dirinya tercatat sebagai pemilih. Di sisi kanan, tertulis pula imbauan untuk menolak penggunaan tempat ibadah serta sarana pendidikan dan pemerintahan untuk kampanye.

Langsung ke permukiman

Sejumlah pemudik menilai sosialisasi semacam ini kurang efektif. Satya Wicaksono, salah satu pemudik, menilai, saat ini, pemudik lebih berfokus segera pulang ke kampung halamannya.

"Kalau (selebarannya) dibaca mungkin enggak, tetapi disimpan. Jika sekarang, ini kurang direspons. Saat ini, mindset-nya hanya untuk pulang kampung bertemu keluarga, " ujar Satya saat ditemui Kompas.com.

Dia mengatakan, sosialisasi Pemilu 2014 lebih efektif jika sosialisasi dilakukan di wilayah tempat tinggal para pemudik. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ira (20). Mahasiswi asal Palu ini menuturkan, sosialisasi lebih baik langsung menyentuh daerah permukiman warga.

"Lebih efektif, sosialisasinya harusnya ke daerah-daerah, ke kelurahan agar masyarakat tahu, dan mengecek ke TPS masing-masing di kelurahannya, " imbuh mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Cikarang.

Ira mengungkapkan, sosialisasi harus dilakukan di semua tempat. Dengan demikian, seluruh warga bisa menerima pesan yang sama.

"Umumnya mereka hanya tahu lewat televisi, bagi yang punya televisi ataupun membaca media massa. Oleh karena itu, sosialisasinya harus lebih ke semua tempat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com