Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Prediksi Pemudik Motor Turun 10 Persen

Kompas.com - 02/08/2013, 16:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkirakan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil tahun ini berkurang. Untuk pemudik dengan mobil diperkirakan turun sekitar 8 persen dan pemudik motor turun 10,8 persen dibanding tahun 2012.

"Ini adalah konsekuensi dari meningkatnya pelayanan angkutan kereta api dan angkutan udara," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Sidang kabinet tersebut membahas untuk terakhir kali persiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik. Presiden meminta laporan dari seluruh pejabat terkait.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, perkiraan penurunan pemudik dengan kendaraan pribadi itu lantaran tahun ini semakin banyak perusahaan dan partai politik yang menggelar mudik gratis. Perusahaan atau parpol menyewa bus, kapal laut, dan kereta api untuk mengangkut ratusan ribu pemudik ke berbagai daerah.

Selain itu, tambah Mangindaan, pemerintah juga menjalankan program mudik gratis bagi pemudik dengan sepeda motor. Motor diangkut dengan truk, kapal, atau kereta api ke kota tujuan. Adapun para pemudik diangkut dengan bus. Selain itu, pemerintah membiayai penitipan sepeda motor di Pengadaian.

"Dari kami saja sudah 75 bus (mudik gratis) diberangkatkan. Kami prediksi sekitar 8 persen akan berkurang untuk mobil pribadi dan 10 persen sepeda motor. Insya Allah ini akan terlaksana," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, dari tahun ke tahun pemudik dengan sepeda motor terus meningkat. Peningkatan jumlah tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Banyak faktor kecelakaan seperti melanggar lalu lintas, kelelahan, kondisi jalan, kendaraan tidak layak jalan, hingga kelebihan muatan. Seperti diketahui, satu motor bisa sampai membawa lima orang. Adapula yang membawa barang-barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com